TANAH DATAR, NUSATIME.ID — Gelombang desakan penundaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat 2026 kian menguat. Setelah KONI Pesisir Selatan dan Padang Pariaman melayangkan permintaan serupa, kini giliran KONI Kabupaten Tanah Datar yang menyuarakan dorongan untuk menggeser jadwal pesta olahraga bergengsi tingkat provinsi tersebut.
KONI Tanah Datar bahkan mempertimbangkan kembali keikutsertaan kontingennya jika Porprov Sumbar 2026 tetap dipaksakan bergulir pada 2 hingga 14 Oktober 2026. Alasan utamanya tertuju pada sempitnya jeda waktu antara pengesahan APBD Perubahan 2026 dengan dimulainya ajang olahraga tersebut.
Ketua KONI Tanah Datar, Novitra Kemala, menjelaskan bahwa penetapan APBD Perubahan Tanah Datar semula dijadwalkan pada 29 September 2026. Namun, demi menyesuaikan kebutuhan agenda olahraga daerah, pihaknya berkoordinasi dengan DPRD setempat hingga pengesahan berhasil dipercepat menjadi 17 September 2026.
Meski demikian, percepatan ketok palu tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan kendala teknis. Novitra menyebutkan bahwa berkas anggaran masih harus melewati proses evaluasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memakan waktu sekitar dua minggu.
“Dari tanggal 17 ketok palu, harus evaluasi gubernur lebih kurang dua minggu. Sementara kami minta evaluasi itu selama lima hari tidak bisa. Dua minggu ini sudah paling cepat, itu pengakuan BPKD,” ujar Novitra saat dihubungi Nusatime.id Senin (14/9/2026).
Kondisi tersebut menyisakan waktu yang sangat krusial dan mendesak bagi persiapannya. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan kontingen tidak semata-mata bergantung pada kesiapan fisik para atlet di lapangan.
“Bagaimana mau mulai, kebutuhan kontingen tidak hanya kesiapan atlet. Masih ada pengadaan seragam, perlengkapan, kebutuhan teknis, hingga administrasi. Pengadaan barang dan jasa tidak bisa diselesaikan hanya dalam hitungan dua atau tiga hari,” tegasnya.
Novitra menegaskan bahwa Tanah Datar sangat berkomitmen mendukung kesuksesan Porprov 2026. Komitmen ini dibuktikan melalui alokasi anggaran daerah yang mencapai Rp6 miliar secara keseluruhan. Dari jumlah tersebut, Rp4 miliar dialokasikan untuk operasional pelaksanaan Porprov, sementara sisa anggaran dimanfaatkan untuk reward atau bonus atlet melalui Dinas Olahraga yang dibayarkan tahun ini.
Namun, faktor akuntabilitas dan kepastian hukum dalam penggunaan dana hibah menjadi pertimbangan utama KONI Tanah Datar agar tidak memicu persoalan di kemudian hari.
“Atlet memang dipikirkan, namun di satu sisi tentu hukum dan pertanggungjawaban harus dipikirkan,” jelas Novitra.
Guna mengurai kebuntuan tersebut, KONI Tanah Datar mengusulkan agar pelaksanaan Porprov Sumbar 2026 digeser ke tanggal 10 hingga 22 November 2026. Novitra kembali menegaskan bahwa opsi ini bukanlah bentuk penolakan terhadap gelaran Porprov.
“Kami tidak menolak Porprov, malah ingin. Tapi mohon digeser sedikit waktunya dan tetap dilaksanakan di 2026,” tambahnya.
Saat ini, persiapan dan latihan atlet Tanah Datar dipastikan tetap berjalan sesuai agenda. Novitra bersama jajaran ketua KONI kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat berharap Pemprov Sumbar dapat segera menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) ulang untuk membahas penyesuaian jadwal demi kelancaran dan kebaikan bersama. (**)
Tinggalkan Balasan