Oleh: Indra Syarif
(Pemerhati Masalah Sosial)
Penamaan sebuah fasilitas publik bermakna monumental, seperti bandara internasional, bukan sekadar urusan administrasi daerah. Di dalamnya terpaut pilar sejarah, visi kepemimpinan, dan jejak perjuangan tokoh yang membidan lahirnya infrastruktur tersebut. Jika hari ini masyarakat Sumatera Barat menikmati hadirnya pintu gerbang udara yang megah di Ketaping, Padang Pariaman, ada satu nama penting yang patut dikenang dan diabadikan, Hasan Basri Durin.
Secara historis dan objektif, Hasan Basri Durin memiliki landasan amat kuat untuk diabadikan sebagai nama Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Visi dan kegigihan beliaulah yang mendobrak berbagai hambatan birokrasi tingkat pusat hingga proyek strategis ini resmi masuk dalam program pembangunan nasional.
Langkah panjang pembentukan gerbang udara internasional ini bermula saat Hasan Basri Durin dilantik menjadi Gubernur Sumatera Barat pada tahun 1987. Didampingi Kepala Kanwil/Dinas Pekerjaan Umum saat itu, Sabri Zakaria, beliau melakukan pembenahan infrastruktur berskala besar. Mulai dari pembangunan Jalan Bypass Padang, penataan sistem penanggulangan banjir Kota Padang melalui betonisasi aliran sungai, hingga peningkatan status jalan-jalan negara di Sumatera Barat.
Namun, visi besar beliau tidak berhenti pada infrastruktur darat. Memasuki periode pertamanya sekitar tahun 1989, Hasan Basri Durin menatap jauh ke depan. Sumatera Barat harus memiliki bandara internasional yang mampu menjadi simpul perekonomian Indonesia bagian barat. Visi ini berkelindan dengan gagasan pembangunan ekonomi daerah yang dicanangkannya melalui program One Village One Product.
Komitmen Pemerintah Daerah kala itu dibuktikan secara riil. Sejak tahun 1990, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat mulai mengucurkan dana untuk pembebasan tanah dan ganti rugi lahan di kawasan Ketaping. Walau Menteri Perhubungan saat itu dijabat oleh putra Minang, Azwar Anas, proses pengusulan tidak serta-merta berjalan mulus karena harus menembus persetujuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Kedisiplinan serta diplomasi politik Hasan Basri Durin baru membuah hasil nyata pada masa Rencana Pembangunan Lima Tahun (Pelita) V. Bappenas, yang saat itu dipimpin oleh Ginanjar Kartasasmita, resmi memberikan persetujuan dan memasukkan rencana pembangunan Bandara Internasional di Ketaping ke dalam Buku Pelita V Nasional sebagai program pembangunan nasional.
Jalan menuju realisasi fisik rupanya tidak sepi dari rintangan. Pada tahun 1997, rencana pelaksanaan konstruksi terhadang gejolak ekonomi saat nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS mulai tertekan. Puncaknya, badai Krisis Moneter 1998 yang melontarkan kurs Dolar AS hingga menembus angka Rp18.000 membuat pelaksanaan fisik bandara terpaksa ditunda. Meski demikian, berkat dasar perencanaan nasional yang sudah dipatok kuat oleh Hasan Basri Durin, proyek tersebut tidak pernah dicoret dari daftar Pembangunan Nasional. Proyek fisik ini kemudian direalisasikan pada masa kepemimpinan Gubernur Zainal Bakar.
Berhasilnya proyeksi pembangunan Bandara Ketaping masuk ke dalam perencanaan nasional tidak terlepas dari hubungan kerja dan kedekatan strategis antara Hasan Basri Durin dan Ginanjar Kartasasmita. Kedekatan ini berakar dari rekam jejak kepemimpinan Hasan Basri Durin yang dinilai mumpuni oleh para petinggi di tingkat pusat.
Dinamika tersebut tampak jelas pada pemilihan Gubernur Sumatera Barat periode kedua (1992–1997). Kala itu, rekomendasi awal dari tiga jalur pemeta politik Orde Baru, Menteri Dalam Negeri Rudini, Ketua DPP Golkar Wahono, dan Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno, mengarahkan nama Syahrul Ujud untuk diserahkan ke DPRD Sumbar.
Namun, dua tokoh nasional yang dikenal dekat dengan Presiden Soeharto, yakni Ginanjar Kartasasmita dan B.J. Habibie, secara khusus menghadap Presiden Soeharto untuk merekomendasikan agar Hasan Basri Durin diberi kepercayaan memimpin Sumatera Barat sekali lagi. Dalam pemilihan di DPRD Sumatera Barat, Hasan Basri Durin akhirnya terpilih kembali setelah meraih 23 suara, unggul atas Syahrul Ujud yang memperoleh 14 suara.
Kedekatan visi antara Hasan Basri Durin dan Ginanjar Kartasasmita kelak terus berlanjut hingga keduanya sama-sama dipercaya duduk dalam Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden B.J. Habibie.
Hasan Basri Durin adalah sosok negarawan yang telah membaktikan hidupnya bagi daerah dan bangsa. Rekam jejaknya tercatat terang dalam sejarah, pernah mengemban amanat sebagai Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, Wakil Ketua MPR RI, serta dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana oleh negara.
Menamai gerbang udara utama Sumatera Barat dengan nama Bandara Internasional Hasan Basri Durin bukan sekadar bentuk pengakuan atas jasa seorang mantan gubernur. Langkah tersebut merupakan wujud penghormatan atas sejarah panjang perjuangan, visi pembangunan yang melampaui zamannya, serta kegigihan seorang tokoh dalam meletakkan fondasi kemajuan Sumatera Barat. (**)
Tinggalkan Balasan