SOLOK,NUSATIME.ID — Pemerintah mempercepat penanganan darurat sekaligus menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang guna mengantisipasi bencana susulan banjir bandang (galodo) di Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar harus menjadi prioritas utama yang dikerjakan secara bersamaan dengan pembersihan jalur air.
“Dalam masa tanggap darurat, pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian utama. Pada saat yang sama, kita juga harus mengantisipasi potensi bencana susulan,” ujar Pratikno saat meninjau lokasi bencana dan memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana di Posko Utama, Kabupaten Solok, Kamis (24/9/2026).
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, serta Bupati Solok Jon Firman Pandu.
Pratikno menambahkan, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada tahap tanggap darurat semata. Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis kajian komprehensif perlu segera disiapkan agar risiko bencana serupa di masa mendatang dapat diminimalisasi.
Merespons potensi curah hujan tinggi yang diprakirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengusulkan normalisasi sungai sebagai program mendesak.
“Berdasarkan prakiraan BMKG, curah hujan masih berpotensi tinggi. Oleh sebab itu, kami mengusulkan agar normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas selain pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar,” kata Mahyeldi.
Gubernur juga menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat untuk melakukan penyusuran sungai secara berkala. Langkah mitigasi jangka pendek ini bertujuan memastikan aliran air tidak terhambat oleh pohon tumbang atau material longsoran.
Untuk jangka panjang, Pemprov Sumbar berencana menggandeng Pusat Studi Kebencanaan Universitas Andalas dengan dukungan BNPB dan pemerintah pusat guna memetakan ulang daerah rawan bencana.
Kepala BNPB Suharyanto meminta tim gabungan mengoptimalkan pengerahan sumber daya untuk mencari satu warga yang dilaporkan masih hilang. Ia juga mengimbau agar warga terdampak tidak terlalu lama berada di tenda pengungsian.
“Pemerintah daerah harus segera mendata kondisi setiap keluarga untuk menentukan bentuk bantuan yang sesuai, apakah difasilitasi di rumah kerabat atau dibangunkan hunian sementara (huntara),” jelas Suharyanto.
BNPB mendorong penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai acuan pemulihan fasilitas umum, perumahan, hingga kemungkinan relokasi pemukiman warga.
Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan, bencana galodo mengakibatkan 44 rumah warga terdampak (11 rusak berat dan 32 rusak ringan), serta merusak lahan pertanian, infrastruktur publik, dan gedung perkantoran Pemkab Solok. Dari dua warga yang sebelumnya dinyatakan hilang, satu korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
“Untuk pemulihan pascabencana, Pemkab Solok mengestimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp819 miliar. Alokasi ini mencakup pembangunan sabo dam (Rp250 miliar), normalisasi sungai (Rp300 miliar), serta perbaikan pemukiman dan sarana publik,” papar Jon.
Dalam masa tanggap darurat ini, Pemkab Solok membutuhkan dukungan alat berat khusus seperti mini ekskavator dan breaker, serta 10 unit tenda pelayanan publik. Saat ini, sebagian warga mengungsi di kediaman resmi Bupati dan Wakil Bupati untuk menjamin pemenuhan logistik, obat-obatan, serta kebutuhan kelompok rentan seperti balita dan anak-anak. (**)
Tinggalkan Balasan