PADANG, NUSATIME.ID — Sebanyak 14 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tetap mengusulkan agar jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar XVI 2026 diundur ke bulan November. Usulan tersebut menyeruak dalam Rapat Koordinasi KONI Kabupaten/Kota se-Sumbar yang digelar pada Kamis (24/9/2026).
Permintaan penggeseran jadwal dari rencana awal (2–14 Oktober 2026) ini dipicu oleh lambatnya pencairan anggaran hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) di mayoritas daerah.
Ketua KONI Kota Pariaman, Edison TRD, SH, MH, mengungkapkan bahwa dari 18 pengurus KONI daerah yang hadir dalam rapat koordinasi, mayoritas menyuarakan kendala finansial dan administrasi yang sama.
“Dari 18 kabupaten dan kota yang hadir, 14 daerah meminta jadwal diundur ke bulan November. Sementara empat daerah, Kota Padang, Bukittinggi, Sijunjung, dan Dharmasraya, menyatakan siap bertanding sesuai jadwal semula. Meski begitu, empat daerah tersebut tetap sepakat mendukung apabila keputusan akhirnya diundur,” ujar Edison saat dikonfirmasi, Jumat (25/9/2026).
Edison menegaskan bahwa desakan penyesuaian jadwal ini murni didasari kalkulasi operasional dan efisiensi administrasi keuangan daerah, tanpa ada keterkaitan dengan dinamika politik lokal maupun kesiapan teknis atlet.
“Tidak ada motif politik. Ini murni menyangkut kesiapan anggaran dan teknis operasional agar Porprov berjalan optimal tanpa menyisakan masalah hukum atau administrasi di kemudian hari,” tegasnya.
Meski Pemerintah Provinsi Sumbar telah menggelar soft launching Porprov XVI pada akhir Agustus lalu dengan mengusung konsep tuan rumah bersama, realita di tingkat kabupaten dan kota menunjukkan proses pencairan dana masih tertahan birokrasi.
Setelah evaluasi anggaran oleh Gubernur tuntas, daerah masih harus melewati serangkaian Prosedur Operasional Standar (SOP) keuangan, mulai dari penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pencairan dana, hingga proses lelang logistik dan pengadaan perlengkapan kontingen.
“Jika dipaksakan berjalan sesuai jadwal awal (2–14 Oktober), proses pengadaan logistik dan kebutuhan kontingen dipastikan berbenturan dengan waktu pelaksanaan. Hal inilah yang berpotensi menjadi kendala besar di lapangan,” tambah Edison.
Dampak keterlambatan anggaran ini sudah berimbas pada tahapan pendaftaran peserta. Hingga rakor selesai, baru delapan kabupaten/kota yang berhasil merampungkan pendaftaran atlet untuk 14 cabang olahraga, dari total 53 cabor yang direncanakan bertanding.
Menanggapi situasi ini, KONI Sumbar bersikap fleksibel dengan memperpanjang batas waktu pendaftaran bagi kontingen daerah.
Sebagai langkah konkret, para Ketua KONI Kabupaten/Kota dijadwalkan segera menggelar audiensi khusus dengan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, guna menyelaraskan solusi terbaik.
Kendati desakan penundaan kian menguat, secara formal KONI Sumbar masih memegang patokan jadwal awal sembari menunggu keputusan resmi pasca-audiensi dengan Pemerintah Provinsi. (**)
Tinggalkan Balasan