PADANG, NUSATIME.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus memacu akselerasi digitalisasi keuangan daerah guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan efisien. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi, menegaskan bahwa penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merupakan pilar kunci dalam mewujudkan sistem pengelolaan anggaran yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan Arry saat mewakili Gubernur Sumbar pada pembukaan ajang Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026 di Padang, Jumat (25/9/2026).
Arry menjelaskan, migrasi transaksi keuangan pemerintah dari sistem konvensional menuju ekosistem digital bukan sekadar mengikuti tren modernisasi teknologi. Lebih dari itu, ETPD berfungsi sebagai instrumen strategis untuk meminimalisasi potensi kebocoran anggaran serta mempercepat alur transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah.
“Penguatan ETPD perlu terus kita dorong melalui sinergi seluruh pihak. Digitalisasi transaksi ini bukan semata-mata soal penggunaan aplikasi, tetapi bagaimana membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih tertib, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Arry dalam pengarahannya.
Ia menambahkan, keberhasilan implementasi ETPD sangat bergantung pada soliditas ekosistem pendukung. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor—mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor perbankan, hingga penyedia jasa keuangan—menjadi syarat mutlak agar transformasi digital berjalan secara berkelanjutan.
“Kolaborasi ini harus terus diperkuat agar setiap inovasi transaksi digital betul-betul memberikan manfaat nyata, baik dalam mendukung efisiensi internal pemerintahan maupun mempermudah pelayanan publik bagi masyarakat,” tambahnya.
Melalui forum Partnership Gathering tersebut, Pemprov Sumbar berharap terjalin konsolidasi persepsi dan koordinasi yang lebih mantap antarpemangku kepentingan, sekaligus memicu lahirnya inovasi-inovasi baru dalam layanan keuangan publik.
Kegiatan strategis ini turut dihadiri sejumlah pejabat tingkat nasional dan daerah, di antaranya Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Agus Fatoni, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Perekonomian RI Puji Gunawan, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima, serta Bupati Padang Pariaman.
Dengan penguatan komitmen bersama ini, ETPD diharapkan mampu mempercepat terwujudnya tata kelola keuangan daerah berbasis digital yang modern di Sumatera Barat, sekaligus memberikan kemudahan akses perbankan dan transaksi yang aman bagi masyarakat luas. (**)
Tinggalkan Balasan