- Jadwal pelaksanaan Porprov Sumbar pada 2–14 Oktober memicu polemik menyusul desakan dari sejumlah KONI kabupaten dan kota untuk mengundur acara hingga November.
- Desakan penundaan tersebut dipicu oleh kendala administrasi dan likuiditas pencairan dana hibah APBD Perubahan yang berisiko menghambat kesiapan operasional kontingen daerah.
- Anggota DPRD Sumbar Indra Dt Rajo Lelo mendukung penyesuaian jadwal demi menjaga kepatuhan tata kelola anggaran serta mendorong konsolidasi bersama agar seluruh 19 kabupaten dan kota dapat berpartisipasi penuh.
PADANG, NUSATIME.ID — Jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat memicu polemik terbuka di tengah insan olahraga Ranah Minang. Pengurus Besar (PB) Porprov telah menetapkan jadwal resmi perhelatan pada 2–14 Oktober. Namun, sejumlah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kabupaten dan kota mendesak agar pembukaan pesta olahraga multievent terbesar di Sumbar tersebut diundur hingga November.
Desakan pergeseran jadwal ini berpijak pada persoalan administratif dan ketersediaan anggaran. Sebagian besar kontingen daerah menggantungkan pembiayaan operasional pada pencairan dana hibah dalam APBD Perubahan yang hingga kini masih dalam proses legalisasi. Tanpa kepastian likuiditas, keberangkatan ratusan atlet, penyediaan akomodasi, hingga pemenuhan sarana pendukung terancam kendala teknis serta berisiko memicu pelanggaran administrasi keuangan.
Menanggapi dinamika tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Indra Dt Rajo Lelo, mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk menyikapi situasi secara proporsional. Ia menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dalam tata kelola keuangan daerah harus tetap dijaga tanpa mengorbankan semangat pembinaan prestasi olahraga.
“Semua pihak harus memahami kondisi ini. Kehati-hatian dalam penggunaan anggaran negara harus menjadi perhatian utama. Kita semua punya tujuan yang sama, yaitu memajukan olahraga dan mencetak atlet-atlet berprestasi bagi Sumatera Barat. Tapi jika ada kendala di lapangan, tentu harus dicari jalan keluar terbaik,” ujar Indra saat memberikan keterangan, Minggu (27/9/2026).
Indra menekankan bahwa Porprov merupakan ajang milik seluruh masyarakat dan daerah di Sumatera Barat. Oleh karena itu, keikutsertaan penuh dari 19 kabupaten dan kota menjadi indikator utama kesuksesan penyelenggaraan, terlebih setelah ajang ini sempat tertunda cukup lama. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan oleh KONI daerah berpotensi menjadi solusi realistis agar tidak ada daerah yang tertinggal.
“Permintaan pergeseran jadwal tidak akan merusak konsep perhelatan. Semua atlet dari 19 kabupaten dan kota harus bisa terlibat. Tidak ada kerugian jika event ini digeser beberapa hari atau beberapa pekan demi mengakomodir daerah yang benar-benar terbelenggu administrasi keuangan,” tambahnya.
Legislator tersebut mendorong agar PB Porprov, KONI Sumbar, dan pemerintah daerah segera duduk bersama menyelaraskan regulasi teknis dan ketersediaan anggaran. Langkah konsolidasi ini dinilai penting agar fungsi utama Porprov—sebagai sarana evaluasi pembinaan serta penjaringan atlet potensial Ranah Minang—dapat berjalan optimal tanpa meninggalkan persoalan legalitas di kemudian hari.(**)
Tinggalkan Balasan