PADANG, NUSATIME.ID— Pemerintah Kota Padang menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan mitigasi berbasis masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana alam. Langkah ini dinilai krusial mengingat kondisi geografis wilayah yang berada di kawasan sabuk gunung api (Ring of Fire).
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat memaparkan materi dalam Seminar Kebencanaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Komisariat Wilayah (Komwil) I di Hotel Santika, Padang, Rabu (30/9/2026).
Di hadapan delegasi dari 24 kota anggota Komwil I Apeksi, Fadly menyampaikan rekam jejak bencana yang menimpa Kota Padang dalam dua tahun terakhir, termasuk bencana hidrometeorologi pada 2025.
“Pada 2025 lalu, Kota Padang ditimpa bencana hidrometeorologi yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia, ribuan rumah terdampak, serta kerusakan infrastruktur, pertanian, dan perikanan. Selain itu, pada 3 Agustus 2026 lalu juga terjadi anomali hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah,” ujar Fadly.
Untuk mendukung penanganan dan pemulihan pascabencana tahun 2025, Pemko Padang menerima alokasi dana dari pemerintah pusat sebesar Rp4 triliun. Anggaran tersebut difokuskan pada perbaikan infrastruktur vital, termasuk rehabilitasi bendungan yang rusak.
Selain alokasi dana pusat, pemulihan kawasan pemukiman warga dilakukan melalui skema kolaborasi lintas sektor. Pemko Padang menyediakan lahan untuk pembangunan 533 unit Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak. Pembangunan Huntap tersebut melibatkan Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Danantara, serta pihak swasta.
Fadly menegaskan, rentetan peristiwa bencana tersebut menjadi pendorong untuk memperkuat peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.
“Kami menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat hingga tingkat paling bawah dalam membangun kesiapsiagaan bencana. Early warning system, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat perlu terus dilakukan,” tuturnya.
Kerja Sama Antardaerah
Seminar kebencanaan ini juga menghadirkan narasumber lain, yakni Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat sekaligus Wali Kota Padang periode 2004–2014 Fauzi Bahar, serta perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Sumatera Barat.
Rangkaian kegiatan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antarpemerintah kota anggota Komwil I Apeksi. Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD dari 24 kota tersebut bertujuan membentuk mekanisme saling bantu dan fasilitasi darurat saat bencana terjadi di salah satu daerah anggota.
Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam, Sekretaris Komwil I Apeksi Muhammad Sofyan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Padang, serta para camat dan lurah se-Kota Padang.(**)
Tinggalkan Balasan