PADANG, NUSATIME.ID— Memasuki usia 81 tahun, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatatkan tren perbaikan pada sejumlah indikator makroekonomi. Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa capaian data statistik tersebut harus dapat dirasakan dampaknya secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Ranah Minang.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak boleh berhenti sebagai laporan di atas kertas, melainkan harus berorientasi pada pemerataan kesejahteraan warga.
“Kita terus berupaya membangun perekonomian Sumbar yang kuat agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Mahyeldi usai memimpin upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat di Padang. “Pertumbuhan ekonomi harus mampu membuka ruang kesejahteraan yang lebih luas bagi warga Ranah Minang, bukan sekadar deretan angka.”
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja ekonomi Sumbar sepanjang semester pertama tahun 2026 menunjukkan tren percepatan. Pada triwulan II-2026, ekonomi daerah ini tumbuh sebesar 4,54 persen secara tahunan (year-on-year), meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebesar 3,70 persen. Secara kumulatif, laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumbar mencapai 4,77 persen.
Perkembangan indikator makro tersebut sejalan dengan perbaikan pada sejumlah sektor kemasyarakatan. Hal ini terlihat dari grafik kemiskinan yang melandai ke angka 5,27 persen atau setara 311,14 ribu jiwa per Maret 2026. Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2026 menyusut menjadi 5,51 persen seiring terserapnya 85,75 ribu pekerja baru, sehingga total penduduk bekerja mencapai 3,06 juta orang. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik tipis ke posisi 77,27, mencerminkan perbaikan bertahap pada akses layanan kesehatan dan pendidikan.
Di luar capaian ekonomi, Pemprov Sumbar menaruh perhatian khusus pada aspek tata ruang dan ketangguhan wilayah. Mengingat lanskap geografis Sumatera Barat yang rawan bencana hidrometeorologi, pemerintah daerah berupaya memperkuat pendekatan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana secara terintegrasi.
“Sumbar harus terus menjadi daerah yang responsif menghadapi bencana. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten, kota, pemerintah pusat, hingga lembaga terkait terus kita perkuat,” kata Mahyeldi.
Langkah konkret yang kini dipacu meliputi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di pelbagai klaster kebencanaan, optimalisasi pemantauan wilayah berbasis teknologi untuk percepatan rehabilitasi, serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat tapak.
Dalam hal akuntabilitas administrasi, Pemprov Sumbar mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi WTP ke-14 yang diterima secara berturut-turut.
Pada sektor pengembangan ekonomi syariah, Sumbar juga meraih penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2026. Provinsi ini mengamankan posisi tiga besar nasional untuk kategori Rencana Aksi Daerah, serta masuk dalam jajaran terbaik untuk penguatan inklusi keuangan syariah dan literasi di lingkungan pendidikan.
Menatap periode pembangunan berikutnya, arah kebijakan daerah difokuskan pada penguatan sektor-sektor berbasis kerakyatan dan padat karya, antara lain pertanian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pariwisata, industri pengolahan, serta ekonomi kreatif. (**)
Tinggalkan Balasan