BUKITTINGGI, NUSATIME.ID — Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bukittinggi untuk tidak mendaftarkan cabang olahraga (cabor) sepak bola dan futsal pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat 2026 memicu polemik. Keputusan ini diambil KONI Bukittinggi atas dasar penegakan aturan internal yang mewajibkan penggunaan atlet lokal.
Ketua KONI Bukittinggi, Hendra Hendarmin, menegaskan bahwa seluruh cabor yang diberangkatkan ke Porprov 2026 wajib memenuhi syarat administrasi, yakni berdomisili atau ber-KTP Kota Bukittinggi tanpa terkecuali.
“Kebijakan ini murni berlandaskan komitmen pembinaan jangka panjang. Kami ingin Porprov menjadi panggung pembuktian atlet asli daerah, bukan sekadar mengejar prestasi sesaat dengan mengandalkan pemain dari luar,” ujar Hendra, Kamis (1/10/2026).
Menurut Hendra, dari hasil verifikasi internal, komposisi tim sepak bola dan futsal yang diajukan masih melibatkan pemain ber-KTP luar daerah. Langkah tegas ini diharapkan dapat mendorong pembinaan usia dini serta memberi ruang bagi talenta lokal membela daerahnya.
Di sisi lain, kebijakan tersebut menuai reaksi keras dari Pengurus Asosiasi Kota (Askot) PSSI Bukittinggi. Keputusan ini dinilai merugikan para atlet yang telah menjalani pemusatan latihan mandiri selama empat bulan terakhir.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSSI Kota Bukittinggi, Dolly Ivonne, menyayangkan sikap KONI Bukittinggi. Menurutnya, pengurus cabor merasa telah memenuhi seluruh tahapan serta prosedur administrasi yang disyaratkan.
“Tentu kami sangat kecewa. Seluruh prosedur sudah diikuti, mulai dari verifikasi data futsal dan sepak bola di KONI yang berjalan lancar. Namun, pada akhirnya kami justru tidak diikutkan,” kata Dolly.
Dolly menambahkan, jajaran pengurus dan pelatih telah mengorbankan waktu serta sumber daya secara mandiri untuk mempersiapkan fisik dan teknis para atlet demi ajang olahraga terbesar di Sumatera Barat tersebut.
Perselisihan ini menyita perhatian publik olahraga Bukittinggi. Di satu sisi, KONI bertahan pada prinsip pembinaan atlet berbasis domisili daerah. Di sisi lain, jajaran cabor dan para atlet berharap adanya solusi kompromi agar persiapan berbulan-bulan yang telah dijalani tidak berujung sia-sia. (**)



Tinggalkan Balasan