AGAM, NUSATIME.ID— Keresahan kini tengah menyelimuti para atlet dari berbagai cabang olahraga (cabor) di Kabupaten Agam menjelang bergulirnya Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Pasalnya, hingga mendekati hari pertandingan, Surat Keputusan (SK) Kontingen belum juga diterbitkan. Kondisi ini kian diperparah oleh ketiadaan kejelasan mengenai hak-hak dasar atlet, seperti uang saku, biaya penginapan, hingga jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kabupaten Agam, Harmen, mengungkapkan bahwa belum adanya pihak yang bertanggung jawab atas kepastian operasional dan finansial sangat mengganggu fokus persiapan para atlet di lapangan.

“Sampai saat ini tidak ada jaminan, terutama menyangkut masalah keuangan. Kondisi ini jelas sangat memengaruhi mental dan persiapan para atlet yang seharusnya fokus berlatih,” ujar Harmen saat dihubungi, Jumat (2/10/26).

Selain persoalan uang saku dan tempat menginap, jaminan keselamatan kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet dan pelatih juga masih mengambang. Padahal, perlindungan kesehatan dan risiko cedera merupakan hak krusial bagi insan olahraga yang membawa nama daerah dalam ajang bergengsi tingkat provinsi. Tanpa adanya jaminan perlindungan serta SK kepengurusan kontingen yang sah, para atlet berisiko bertanding tanpa kepastian hukum dan jaminan keselamatan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Agam terpilih, Edi Busti, belum dapat memberikan jawaban pasti. Ia menjelaskan bahwa sejak awal pembentukan kontingen hingga pengelolaan anggaran, peran tersebut tidak melibatkan kepengurusannya.

“Terkait masalah keuangan dan pembentukan kontingen, kami menyarankan kepada para pengurus cabor untuk menanyakan langsung kepada pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam,” kata Edi Busti.

Hingga berita ini diturunkan, para pengurus cabor dan atlet di Kabupaten Agam masih menunggu langkah konkret dan solusi cepat dari Pemkab Agam agar hak-hak atlet segera terpenuhi sebelum gelaran Porprov dimulai.(**)