Oleh: Faisal Budiman, S.H.
(Wartawan Utama / Pemegang Number One Press Card)
Halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat pada Jumat (2/10) seharusnya menjadi panggung selebrasi. Sebuah momen krusial saat ribuan atlet dari pelosok Ranah Minang berdiri tegak membusungkan dada, mengibarkan panji daerah dengan bangga, serta memancarkan gelora sportivitas dalam seremoni Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar.
Sayang, realitas di lapangan mengetengahkan ironi. Suasana pembukaan terasa dingin, hampa, dan sekadar gugur kewajiban.
Deretan kursi yang disiapkan panitia tampak lowong tak berpenghuni. Defile kontingen yang semestinya riuh oleh semarak warna-warni identitas daerah justru menyajikan pemandangan miris. Sejumlah atlet berbaris ala kadarnya menggunakan pakaian bebas tanpa seragam resmi, sementara beberapa kontingen kabupaten/kota hanya diwakili belasan orang.
Mengapa ajang olahraga tertinggi tingkat provinsi ini mendadak kehilangan marwahnya sejak hari pertama?
Jawabannya mengakar pada dinamika persiapan yang serba tergesa. Sebelum gong pembukaan resmi ditabuh, jeritan dari akar rumput yakni jajaran Pengurus KONI Kabupaten/Kota sebenarnya sudah nyaring terdengar. Mereka secara resmi mengajukan permohonan agar jadwal Porprov digeser ke bulan November.
Aspirasi penundaan tersebut bukanlah bentuk keengganan berpartisipasi, melainkan sebuah pertimbangan teknis yang rasional. Daerah membutuhkan ruang bernapas untuk mematangkan persiapan atlet, merapikan logistik, serta memastikan alokasi anggaran terkelola secara akuntabel. Namun, suara nyaring dari bawah ini menguap bagai angin lalu di mata panitia penyelenggara. Permohonan ditolak, dan seremoni tetap ‘diketok’ sesuai agenda semula.
Keputusan memaksakan kehendak inilah yang memicu timbulnya “boikot secara halus” di arena. Ketika ruang koordinasi tersumbat dan kesiapan daerah diabaikan, hasil akhirnya adalah sebuah perhelatan yang sepi dan hambar.
Porprov bukanlah sekadar rutinitas kalender kegiatan atau instrumen penyerapan anggaran semata. Lebih jauh, Porprov adalah pilar investasi pembinaan atlet daerah. Memaksakan pelaksanaan di tengah ketidaksiapan logistik dan teknis sama saja dengan mengorbankan kualitas kompetisi itu sendiri. Bagaimana mungkin para atlet mampu unjuk gigi secara optimal jika sejak seremoni pembukaan saja mereka tidak dibekali persiapan dan fasilitas yang layak?
Fenomena sepinya pembukaan Porprov Sumbar harus menjadi cermin besar bagi para pemangku kebijakan. Penyelenggaraan ajang berskala besar tak boleh digerakkan oleh ego birokrasi, melainkan harus dilandasi asas kepesertaan dan kesiapan bersama. Sebab, ketika sebuah pesta olahraga kehilangan partisipasi utamanya, para atlet dan daerah, maka saat itulah pesta tersebut kehilangan jiwanya. (**)
Tinggalkan Balasan