PADANG, NUSATIME.ID— Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Sumatera Barat menagih komitmen dan langkah nyata Pemerintah Provinsi Sumbar terkait berbagai persoalan krusial masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan dalam forum dialog terbuka antara pengurus BEM SI Sumbar dan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, di Istana Gubernur Sumbar, Sabtu (3/10/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut langsung dari aksi unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa pada 24 September 2026 lalu, yang bertepatan dengan momentum Hari Tani Nasional. Dalam forum tersebut, jajaran BEM SI Sumbar membeberkan lima kluster persoalan utama, meliputi akses pendidikan, kelambatan mitigasi bencana, kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal, kelangkaan energi, hingga efektivitas program bantuan sosial.
Koordinator Lapangan BEM SI Sumbar, Nova Ramadhani, menegaskan bahwa ruang dialog tidak boleh sebatas panggung formalitas atau pemaparan tanggapan diplomatis dari pejabat daerah.
“Kami tidak hanya meminta tanggapan, tetapi menuntut bentuk dan langkah konkret yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar,” ujar Nova di hadapan jajaran pemerintah daerah.
Dalam paparan mahasiswanya, BEM SI Sumbar menyoroti isu-isu strategis yang mendesak untuk ditindaklanjuti, di antaranya, hambatan aksesibilitas serta perlunya jaminan keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat di Sumbar. Lemahnya respons dan pemulihan pascabencana. Mahasiswa mendesak Pemprov memperkuat koordinasi dengan balai wilayah dan pemerintah kabupaten/kota guna mempercepat mitigasi di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kerap mencemaskan warga saat curah hujan tinggi. Maraknya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang merusak ekosistem, termasuk krisis pencemaran air Sungai Batanghari di Kabupaten Dharmasraya. Antrean panjang BBM jenis solar di SPBU yang diduga kuat terdistribusi ke aktivitas PETI, serta perlunya intervensi harga saat komoditas pertanian anjlok.
Evaluasi dan pengawasan ketat terhadap penyedia layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat standar nutrisi dan tidak menyimpang dari ketentuan.
Menanggapi desakan tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi secara terbuka. Untuk memastikan setiap poin tertangani, Mahyeldi memboyong jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, mulai dari Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Pendidikan, BPBD, Kesbangpol, BMCKTR, SDABK, Bapenda, hingga Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Hortikultura.
“Dialog ini merupakan tindak lanjut dari aksi mahasiswa beberapa waktu lalu. Setiap aspirasi kami dengarkan dan diskusikan secara terbuka bersama para Kepala OPD yang membidangi agar ada solusi teknis,” ungkap Mahyeldi.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga meluruskan persepsi publik terkait alasannya tidak menemui massa saat demonstrasi berlangsung pekan lalu. Ia menyatakan ketidakhadirannya murni karena benturan agenda resmi yang tidak dapat diwakilkan.
“Bukan kami tidak mau menemui, melainkan karena di saat bersamaan ada jadwal lain yang tidak bisa ditinggalkan. Karena itu, kami carikan waktu lain untuk menampung aspirasi, dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana,” jelasnya.
Menjawab isu transparansi dan stabilitas ekonomi warga, Mahyeldi memaparkan sejumlah kebijakan yang tengah berjalan. Salah satunya adalah penerapan Dashboard Pembangunanyang memungkinkan publik memantau penggunaan anggaran, realisasi proyek, hingga data pemenang tender secara terbuka.
Selain itu, Pemprov Sumbar menyiapkan skema perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi warga kurang mampu, serta mekanisme intervensi pasar—yakni membeli hasil tani dari daerah yang harganya jatuh untuk disalurkan melalui pasar murah guna melindung petani dari kerugian.
Mengakhiri forum, Mahyeldi mengimbau jaringan BEM SI Sumbar untuk tetap memosisikan diri sebagai mitra kritis pemerintah dengan aktif melaporkan temuan masalah di lapangan, khususnya terkait gejolak harga maupun ancaman lingkungan.
Forum interaktif tersebut ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk mengawal implementasi dari hasil dialog agar melahirkan kebijakan konkret yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. (**)
Tinggalkan Balasan