Oleh: Faisal Budiman, S.H.
(Wartawan Utama / Pemegang Number One Press Card)
Enam hari sudah perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat bergulir. Sejumlah cabang olahraga telah tuntas menunaikan laga. Namun, di balik riuh rendah persaingan dan medali yang berpindah tangan, tersisa satu catatan kritis yang mengusik nurani, pudarnya kesakralan dalam merayakan kemenangan sang atlet.
Panggung Upacara Penyerahan Medali (UPM) yang seharusnya menjadi puncaknya kehormatan, justru terasa gersang dari simbol kebanggaan daerah.
Pemandangan atlet yang berdiri di atas podium tanpa kostum resmi kontingen ditambah absennya pengibaran bendera daerah saat UPM, bukan sekadar urusan teknis belaka. Bagi seorang atlet, perjalanan menuju podium tertinggi adalah buah dari keringat, air mata, dan pengorbanan bertahun-tahun. Momen ketika bendera daerah berkibar adalah stempel sah atas kehormatan wilayah yang dibelanya. Tanpa atribut dan prosesi resmi tersebut, kemenangan sang atlet kehilangan konteks visual, nilai historis, dan roh perjuangannya.
Dalam standar perhelatan multievent mulai dari PON, SEA Games, hingga Olimpiade, UPM adalah ritual yang diatur dengan protokol ketat dan penuh keagungan.
Atlet diwajibkan mengenakan podium suit atau tracksuit resmi daerah, bukan pakaian tanding yang basah atau pakaian kasual. Ini bukan soal gaya, melainkan penegasan identitas dan penghormatan pada tim.
Penghormatan bendera daerah pemenang yang dikibarkan secara presisi diiringi mars atau lagu kebangsaan merupakan puncaknya kebanggaan emosional.
Tata kelola pembawa medali, nampan, hingga prosesi penyerahan dirancang anggun dan tidak terkesan terburu-buru.
Seluruh atribut memastikan bahwa setiap bingkai foto kemenangan merekam sejarah, siapa sang juara dan daerah mana yang ia harumkan.
Standar-standar inilah yang menghidupkan marwah kompetisi.
Fenomena di Porprov Sumbar menjadi cermin yang menuntut evaluasi mendalam atas kesiapan manajemen penyelenggara. Masukan dan desakan dari sejumlah KONI kabupaten/kota sebelum ajang dimulai terkait kesiapan atribut semestinya diakomodasi sebagai prioritas, bukan sekadar pelengkap teknis.
Penyelenggara perlu kembali menyadari bahwa Porprov bukan sekadar agenda rutin untuk membagikan medali atau sekadar mengugurkan kewajiban kalender olahraga.
Ajang ini adalah kawah candradimuka pembinaan sekaligus panggung pembentukan karakter dan kebanggaan daerah bagi atlet-atlet muda.
Ketiadaan identitas daerah pada momen puncak ini berpotensi mereduksi motivasi atlet dan mengikis sejarah perjuangan mereka. Evaluasi menyeluruh terhadap teknis penyelenggaraan mutlak dilakukan. Jangan sampai ajang olahraga daerah di masa depan kembali mengabaikan aspek kesakralan yang menjadi hak tertinggi para pejuang olahraga. (**)
Tinggalkan Balasan