PADANG, NUSATIME.ID — Fenomena antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sumatera Barat terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas perekonomian warga serta memicu keresahan publik akibat tidak adanya kepastian layanan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pantauan di lapangan menunjukkan waktu tunggu kendaraan di SPBU membengkak signifikan dari durasi normal. Sejumlah pengendara angkutan umum, logistik, hingga kendaraan pribadi mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM. Dampaknya, efisiensi kerja masyarakat terganggu dan arus distribusi barang berisiko terhambat.
Keluhan mendalam dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan. Jamal (42), seorang sopir angkutan barang lintas kota, mengaku usahanya terdampak berat akibat kondisi ini. “Sudah dua minggu ini waktu kami habis hanya untuk mengantre BBM. Mau tarik muatan jadi tertunda berjam-jam. Kalau begini terus, pendapatan kami merosot tajam karena ritme kerja terganggu,” keluhnya saat ditemui di lokasi antrean.
Hal senada disampaikan Hari (35), seorang pekerja swasta yang saban hari menggunakan kendaraan roda dua untuk beraktivitas. “Sekarang mau berangkat kerja harus jalan jauh lebih pagi cuma buat memastikan tangki terisi. Di SPBU antrenya mengular sampai ke bahu jalan, bikin macet dan sangat menyita waktu. Kami rakyat kecil cuma butuh kepastian pasokan, jangan dibuat sengsara begini tiap hari,” tegas Hari.
Permasalahan ini mengindikasikan adanya celah serius pada tata kelola distribusi, efektivitas pengawasan di rantai pasok, hingga indikasi penyalahgunaan kuota BBM bersubsidi di tingkat penyalur. Kondisi tersebut menuntut respons cepat dari pihak regulator maupun aparat penegak hukum setempat.
Sorotan masyarakat kini tertuju pada Gubernur Sumatera Barat beserta Kapolda Sumatera Barat untuk segera mengambil tindakan konkret. Pemprov Sumbar bersama Polda Sumbar diharapkan dapat berkoordinasi secara terpadu dengan PT Pertamina Patra Niaga guna mengurai akar permasalahan. Langkah nyata yang mendesak dilakukan meliputi:
Meninjau kembali ketepatan alokasi kuota BBM bersubsidi untuk wilayah Sumbar agar sesuai dengan tingkat kebutuhan riil masyarakat.
Meningkatkan patroli dan pengawasan langsung di SPBU untuk mencegah praktik kecurangan, seperti penimbunan maupun pelangsiran BBM oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Membuka data pasokan dan jadwal distribusi BBM secara rinci kepada publik guna meminimalkan kepanikan warga (panic buying).
Masyarakat menanti kepastian serta solusi jangka panjang dari pimpinan daerah dan aparat kepolisian agar rantai pasok BBM kembali normal, tanpa harus mengorbankan produktivitas warga dalam antrean yang tak berkesudahan. (**)
Tinggalkan Balasan