- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menjajaki kerja sama dengan Badan Bank Tanah guna mengoptimalkan pemanfaatan aset tanah negara demi mendorong perekonomian masyarakat.
- Kawasan Bukit Gombong di Kabupaten Solok disiapkan sebagai salah satu lokasi potensial untuk pelaksanaan program reforma agraria dan redistribusi tanah bagi petani penggarap.
- Penjajakan kerja sama ini masih berada pada tahap awal dan tengah dikaji secara mendalam oleh OPD terkait agar implementasinya tepat sasaran serta berkelanjutan.
PADANG, NUSATIME.ID — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menjajaki peluang kerja sama dengan Badan Bank Tanah untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah negara. Langkah ini dilakukan agar aset pertanahan di Sumbar lebih produktif serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Penjajakan tersebut menjadi fokus utama dalam pertemuan antara Gubernur Mahyeldi dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, di Jakarta pada Selasa (6/10).
Mahyeldi menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar dalam mendukung program reforma agraria, mendorong pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu lokasi potensi yang dibahas adalah tanah negara di kawasan Bukit Gombong, Kabupaten Solok, yang saat ini dikelola oleh Badan Bank Tanah. Area tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk program reforma agraria, termasuk peluang redistribusi tanah kepada masyarakat atau petani penggarap sesuai regulasi yang berlaku.
Kendati demikian, Mahyeldi menekankan bahwa pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal. Ia telah menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengkaji secara mendalam sebelum mengambil langkah konkret.
“Pembicaraan kemarin baru penjajakan awal. Kami perlu mempelajarinya lebih detail di tingkat internal agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi saat dikonfirmasi di Padang, Sabtu (10/10/2026).
Ia menambahkan, pemanfaatan tanah harus direncanakan secara matang dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, kebutuhan warga, aspek lingkungan, kearifan lokal, serta arah pembangunan berkelanjutan di Sumbar.
“Yang kami harapkan bukan sekadar tanahnya terpakai, melainkan bagaimana pemanfaatan tersebut menciptakan nilai tambah, membuka peluang ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan bahwa Badan Bank Tanah dibentuk oleh pemerintah pusat untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, serta reforma agraria.
Hakiki menegaskan kesiapan lembaganya untuk mendampingi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan aset pertanahan agar lebih produktif.
“Kehadiran kami adalah untuk membantu daerah dalam aspek pengelolaan aset tanah agar menjadi lebih produktif dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ungkap Hakiki.
Melalui penjajakan ini, Pemprov Sumbar bersama Badan Bank Tanah akan menelaah skema kerja sama yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing lembaga serta peraturan perundang-undangan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mahyeldi turut didampingi oleh Kepala Dinas Perkimtan Sumbar Ahdiyarsyah, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardianto, serta Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan Antos Lukman. (**)
Tinggalkan Balasan