JAKARTA, NUSATIME.ID — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh pemerintah perlu ditingkatkan secara lebih sistematis dan intensif. Dampak kabut asap tebal yang berkepanjangan di kawasan Kalimantan dan sekitarnya dinilai telah memicu keresahan warga serta mengganggu jalannya aktivitas perekonomian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Kebangsaan yang digelar FWK secara hibrida di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi masyarakat di wilayah-wilayah rawan karhutla yang terus berjuang menghadapi dampak buruk kabut asap.
“Kondisi ini menyentuh rasa kemanusiaan kita. Di tengah situasi sulit yang dihadapi masyarakat daerah, penanganan bencana karhutla harus benar-benar difokuskan secara optimal dan transparan agar dampaknya tidak makin meluas,” ujar Raja Parlindungan saat membuka diskusi.
Diskusi ini dihadiri oleh mantan Ketua Dewan Pers periode 2019–2022, Hendry Ch Bangun, pengurus FWK, serta sejumlah pemimpin redaksi media massa. Hadir secara daring para koordinator daerah (koorda) FWK, antara lain M. Harris Sadikin (Kalteng), Zainal Helmie (Kalsel), Endro S. Effendi (Kaltim), IGMG Dwikora (Bali), dan Suroso Miswan (Papua Tengah).
Dampak Karhutla di Daerah
Dalam forum tersebut, Koorda FWK Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, mengungkapkan bahwa masyarakat di wilayahnya merasakan dampak signifikan akibat karhutla yang meluas. Aktivitas belajar-mengajar terpaksa dialihkan secara daring (online), sementara jadwal penerbangan kerap terganggu akibat jarak pandang yang terbatas.
“Masyarakat mengharapkan adanya alokasi perhatian dan anggaran yang seimbang dalam penanganan karhutla, agar wilayah Kalsel mendapatkan penanganan yang cepat dan merata seperti wilayah terdampak lainnya,” tutur Helmie.
Kondisi serupa dialami wilayah Kalimantan Tengah. Koorda FWK Kalteng, M. Harris Sadikin, menjelaskan bahwa kabut asap tebal di Palangka Raya telah melumpuhkan moda transportasi udara dan mengganggu aktivitas ekonomi warga.
“Hampir sebulan penerbangan dari dan menuju Palangka Raya mengalami gangguan. Warga membatasi aktivitas di luar rumah yang berimbas pada turunnya omset Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta berpotensi menaikkan risiko kredit macet,” jelas Harris.
Dampak musim kemarau panjang dan karhutla juga menjadi perhatian Koorda FWK Kaltim, Endro S. Effendi, serta Koorda FWK Papua Tengah, Suroso Miswan, yang mencatat tingginya tekanan ekonomi dan sosial yang dialami masyarakat setempat.
Selain persoalan karhutla, diskusi juga menyoroti isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bali. Koorda FWK Bali, IGMG Dwikora, mengabarkan bahwa antrean panjang warga di sejumlah SPBU berdampak langsung pada sektor transportasi, pendidikan, hingga pariwisata daerah.
Sementara itu, mantan Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, menekankan pentingnya evaluasi dan percepatan implementasi instruksi penanganan karhutla di lapangan, baik melalui operasi pemadaman darat maupun udara, agar dampak konkretnya segera dirasakan masyarakat.
Sejumlah wartawan senior yang hadir, di antaranya M. Nasir, Dr. Budi Nugraha, Rudi Sitompul, Dadang Rachmat, Berman Nainggolan, Herwan Pebriansyah, serta Iqbal Risyad (Pemred VOI), turut memberikan pandangan mengenai pentingnya pertimbangan kolaborasi internasional jika bantuan dari negara sahabat dibutuhkan untuk mempercepat pemadaman.
Menutup diskusi, Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, mendesak pemerintah agar memberikan skema perlindungan sosial dan bantuan taktis bagi masyarakat serta sektor UMKM yang terdampak.
“Pemerintah diharapkan bergerak cepat memberikan jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi warga terdampak tanpa harus menunggu hingga krisis karhutla benar-benar usai,” tegas Herry. ***
Tinggalkan Balasan