PADANG, NUSATIME.ID — Dewan Pengurus Wilayah Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (DPW HMD GEMAS) Provinsi Sumatera Barat mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai merugikan mitra, mengancam kesejahteraan relawan, serta berpotensi mengganggu keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

1025499 100kb

Sikap tersebut dirumuskan dalam Rapat DPW HMD GEMAS Sumbar, Rabu (4/11/2026), di Sekretariat Jalan Bypass Km 6, Lubuk Begalung, Padang, yang dipimpin Ketua DPW HMD GEMAS Sumbar, Drs. H. Marlis, MM, C.Med.

Rapat membahas lima agenda strategis, yakni sosialisasi penelitian rantai pasok MBG oleh Fakultas Peternakan Universitas Andalas, revisi kepengurusan DPW periode 2025–2030, persiapan Rakernas I HMD GEMAS pada 3 Desember 2026 di Jakarta, perkembangan RUU MBG, serta evaluasi kebijakan BGN dan langkah strategis organisasi.

Enam Langkah Strategis Menghadapi Kebijakan BGN

Dalam rapat tersebut, DPW HMD GEMAS Sumbar menetapkan enam usulan strategis untuk disampaikan kepada DPP HMD GEMAS sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sikap dan langkah perjuangan nasional.

Pertama, menyampaikan surat protes resmi kepada BGN, Presiden RI, DPR RI, Ombudsman RI, dan lembaga terkait, sekaligus meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dinilai merugikan mitra MBG.

Kedua, mengusulkan agar pemerintah melalui BGN mengambil alih seluruh dapur SPPG yang dibangun menggunakan investasi mitra, dengan memberikan penggantian investasi yang layak melalui mekanisme hukum yang sah.

Ketiga, menggelar konsolidasi nasional seluruh mitra MBG se-Indonesia untuk menyatukan aspirasi, memperkuat solidaritas, dan menentukan langkah perjuangan bersama.

Keempat, melaksanakan kampanye dan aksi nasional secara konstitusional guna menyuarakan dampak kebijakan BGN serta meminta pertanggungjawaban pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, terhadap kebijakan yang dinilai merugikan mitra dan relawan.

Kelima, mempersiapkan langkah hukum secara kolektif terhadap BGN untuk menuntut ganti rugi atas kerugian mitra, melalui mekanisme class action apabila memenuhi persyaratan hukum, atau mekanisme hukum lain yang sesuai.

Keenam, mengusulkan AKSI GEMBOK DAPUR NASIONAL, berupa penghentian operasional SPPG secara serentak sebagai langkah terakhir apabila berbagai upaya dialog dan penyelesaian tidak menghasilkan solusi yang adil. Pelaksanaannya harus melalui keputusan organisasi secara nasional, sesuai ketentuan hukum, dan tetap memperhatikan kepentingan penerima manfaat.

Marlis: Kebijakan BGN Harus Mempertimbangkan Kepentingan Mitra dan Relawan

Ketua DPW HMD GEMAS Sumbar, Drs. H. Marlis, MM, C.Med., menilai kebijakan BGN perlu dievaluasi secara komprehensif, terutama pembatasan biaya operasional sebesar Rp3.000 per porsi serta kebijakan penghentian sementara operasional SPPG akibat persoalan administrasi Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).

Menurutnya, pembatasan biaya operasional berpotensi memaksa pengelola SPPG mengurangi jumlah relawan, sementara kebijakan suspend dapat menimbulkan dampak ekonomi terhadap mitra, pemasok bahan pangan, relawan, dan penerima manfaat.

“Jangan sampai mitra yang telah menginvestasikan dana dalam jumlah besar untuk menyukseskan program Presiden Prabowo justru menghadapi ketidakpastian akibat kebijakan yang kurang mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Begitu pula relawan yang menggantungkan kehidupan keluarganya dari kegiatan MBG,” ujar Marlis dalam rumusan pernyataan sikap organisasi.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah dapur dan penerima manfaat, tetapi juga harus memperhatikan kepastian investasi, keberlanjutan operasional, serta kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat.

Dorong DPP HMD GEMAS Menentukan Sikap Nasional

DPW HMD GEMAS Sumbar berharap DPP HMD GEMAS segera melakukan konsolidasi nasional dan menjadikan enam usulan tersebut sebagai bahan pembahasan strategis menjelang Rakernas I pada 3 Desember 2026 di Balai Samudera, Jakarta.

Marlis menegaskan bahwa sikap kritis organisasi bukan bentuk penolakan terhadap Program MBG, melainkan bagian dari tanggung jawab moral untuk memastikan program strategis Presiden Prabowo Subianto berjalan secara adil, profesional, dan berkelanjutan.

“Kami mendukung penuh keberhasilan Program MBG. Namun, dukungan tersebut harus diiringi keberanian menyampaikan kritik dan masukan yang konstruktif. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi mitra serta relawan yang telah berkontribusi menyukseskan program ini,” tegasnya.

DPW HMD GEMAS Sumbar berharap pemerintah segera membuka ruang dialog nasional bersama para mitra guna mencari solusi terbaik, sehingga keberlanjutan Program MBG tetap terjaga tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat.