Oleh: Dewi Anggraini*
SIJUNJUNG, NUSATIME.ID – Ada ikatan batin yang tidak pernah benar-benar terputus antara seseorang dengan tanah asal keluarganya. Bagi saya, Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, bukan sekadar nama kecamatan di peta Sumatera Barat. Dari sanalah abak saya berasal. Darah Sumpur Kudus mengalir dalam diri saya, menghadirkan rasa memiliki terhadap kampung halaman yang menyimpan akar sejarah keluarga. Sayangnya, keinginan untuk pulang tidak selalu mudah diwujudkan. Saya termasuk perantau yang jarang pulang kampung, salah satu alasannya adalah kondisi akses jalan menuju nagari yang rusak dan tidak nyaman dilalui. Setiap kali muncul keinginan untuk kembali, persoalan jalan kerap menjadi pertimbangan. Karena itu, ketika video kerusakan jalan menuju Sumpur Kudus kembali viral beberapa hari terakhir, saya merasakan persoalan tersebut bukan semata sebagai berita tentang infrastruktur, melainkan juga sebagai kegelisahan pribadi tentang jalan pulang ke tanah asal keluarga saya.

Kegelisahan itu sesungguhnya tidak hanya milik saya. Bagi masyarakat yang tinggal dan menggantungkan kehidupannya di Sumpur Kudus, jalan merupakan penghubung utama dengan berbagai aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial. Jika bagi perantau jalan rusak dapat mengurangi keinginan untuk pulang, bagi warga yang menetap di sana kondisi tersebut berpotensi menjadi persoalan yang harus mereka hadapi setiap hari. Pemberitaan pada tanggal 6 dan 7 November 2026 di berbagai platform media sosial memperlihatkan kondisi Jalan utama beberapa nagari di Kecamatan Sumpur Kudus yang mengalami kerusakan serius akibat tergerusnya sebagian badan jalan. Kendaraan harus melintas secara bergantian pada bagian jalan yang menyempit, dengan jurang di salah satu sisinya. Ruas tersebut merupakan bagian dari akses menuju lima nagari, yakni Sumpur Kudus, Sumpur Kudus Selatan, Manganti, Silantai, dan Unggan. Bahkan, warga dilaporkan bergotong royong meratakan timbunan tanah agar kendaraan tetap dapat melintas.
Peristiwa ini tidak cukup dipahami sebagai persoalan teknis akibat kondisi geografis, curah hujan ataupun kerentanan tanah. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana pemerintah menjalankan kewajibannya dalam menjamin tersedianya infrastruktur yang aman dan layak bagi masyarakat.

Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), jalan bukan sekadar bangunan fisik yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jalan merupakan infrastruktur pendukung bagi terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Bayangkan seorang ibu hamil yang membutuhkan pelayanan medis, anak-anak yang harus pergi ke sekolah atau petani yang membawa hasil panennya ke pasar. Ketika akses jalan rusak dan membahayakan, yang terganggu bukan hanya perjalanan mereka, tetapi juga kesempatan untuk memperoleh pelayanan dan penghidupan yang layak.
Persoalan Infrastruktur yang Belum Tuntas
Kerusakan jalan menuju Sumpur Kudus perlu ditempatkan dalam konteks persoalan infrastruktur Kabupaten Sijunjung secara lebih luas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Statistik Daerah Kabupaten Sijunjung 2024 menunjukkan bahwa pada 2023, panjang jalan kabupaten mencapai 829,42 kilometer. Dari jumlah tersebut, sepanjang 378,90 kilometer berada dalam kondisi baik, 31,83 kilometer sedang, 175,80 kilometer rusak dan 242,88 kilometer rusak berat. Artinya, sekitar 50,48 persen panjang jalan kabupaten pada tahun tersebut masih berada dalam kategori rusak dan rusak berat. Angka ini merupakan data tahun 2023, bukan gambaran kondisi terkini pada November 2026. Namun, data tersebut memberikan petunjuk bahwa persoalan kualitas jalan telah menjadi pekerjaan pembangunan yang membutuhkan perhatian serius dan berkelanjutan.
Persoalan akses menuju Sumpur Kudus juga bukan pertama kali muncul dalam pemberitaan. Pada Januari 2024, media lokal telah memberitakan kerusakan dan putusnya akses jalan menuju Sumpur Kudus melalui kawasan Simaru. Munculnya kembali pemberitaan pada November 2026 menjadi alasan penting untuk mengevaluasi penanganan infrastruktur jalan, meskipun diperlukan pemeriksaan untuk memastikan kesamaan titik dan penyebab kerusakannya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga telah melakukan pembangunan dan perbaikan sejumlah ruas, termasuk pemberitaan pengaspalan Jalan Siswah di Kecamatan Sumpur Kudus pada Oktober 2026. Hal tersebut perlu diapresiasi sebagai bagian dari upaya perbaikan aksesibilitas. Akan tetapi, pembangunan pada satu ruas belum tentu menyelesaikan risiko keselamatan pada ruas lainnya. Keberhasilan pembangunan semestinya tidak hanya dihitung berdasarkan panjang jalan yang dibangun atau anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi juga berdasarkan keamanan, kelancaran, dan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemeliharaan jalan memiliki pembagian kewenangan berdasarkan status jalan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan kabupaten. Sementara itu, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penyelenggara jalan segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Jika perbaikan belum dapat dilakukan, penyelenggara wajib memberikan tanda atau rambu untuk mencegah kecelakaan. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Sijunjung perlu memastikan status kewenangan ruas Jalan Simaru yang mengalami kerusakan dan menyampaikan langkah penanganannya kepada masyarakat.
Apabila jalan tersebut merupakan kewenangan kabupaten, pemerintah kabupaten bertanggung jawab melakukan penanganan sesuai ketentuan. Apabila sebagian ruas berada dalam kewenangan pemerintah provinsi atau pusat, koordinasi antarpemerintahan harus dilakukan agar penanganan tidak terhambat oleh persoalan administratif.
Keterbatasan anggaran tentu merupakan tantangan nyata. Kondisi geografis, kerentanan longsor, besarnya kebutuhan pemeliharaan dan keterbatasan kapasitas fiskal dapat menyebabkan perbaikan jalan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, keterbatasan anggaran seharusnya mendorong pemerintah menetapkan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, risiko keselamatan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu menjelaskan kepada publik ruas jalan mana yang menjadi prioritas, bagaimana dasar penilaiannya, berapa kebutuhan anggarannya dan bagaimana tahapan penanganannya. Transparansi menjadi penting agar masyarakat tidak sekadar menunggu, tetapi juga memperoleh kepastian mengenai rencana perbaikan infrastruktur yang mereka gunakan.
Jangan Menunggu Viral untuk Bertindak
Viralnya kerusakan jalan Sumpur Kudus memberikan pelajaran tentang pentingnya sistem pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur yang responsif. Media sosial memang dapat menjadi sarana masyarakat menyampaikan persoalan pelayanan publik. Akan tetapi, respons pemerintah seharusnya tidak ditentukan oleh seberapa banyak sebuah video ditonton atau dibagikan.
Kerusakan jalan semestinya dapat diidentifikasi melalui pemeriksaan berkala, pengaduan masyarakat, dan sistem pemantauan kondisi infrastruktur. Untuk kawasan dengan risiko longsor dan kerusakan badan jalan, penanganannya juga tidak cukup dilakukan dengan menimbun tanah atau memperbaiki permukaan jalan. Diperlukan pemeriksaan teknis terhadap kestabilan lereng, kondisi drainase, struktur penahan tanah, serta penyebab kerusakan agar perbaikan tidak hanya bersifat sementara.
Dalam jangka pendek, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas melalui pemasangan rambu peringatan, pengamanan titik berbahaya, pengaturan lalu lintas, dan penyediaan alternatif akses apabila memungkinkan. Dalam jangka menengah dan panjang, Pemerintah Kabupaten Sijunjung perlu memperkuat perencanaan dan pemeliharaan jalan berbasis tingkat risiko, kebutuhan pelayanan publik dan manfaat ekonomi masyarakat.
DPRD Kabupaten Sijunjung juga memiliki tanggung jawab melalui fungsi anggaran dan pengawasan untuk memastikan kebutuhan infrastruktur yang mendesak mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Pada saat yang sama, partisipasi masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian dari proses pengawasan dan penyusunan prioritas, bukan sebagai pengganti kewajiban pemerintah. Gotong royong masyarakat yang berupaya memperbaiki akses jalan merupakan cerminan kuatnya solidaritas sosial. Namun, solidaritas tersebut tidak seharusnya membuat keselamatan warga bergantung pada kemampuan mereka memperbaiki jalan secara swadaya.
Jalan Pulang dan Keadilan Pembangunan
Bagi saya, persoalan jalan menuju Sumpur Kudus bukan hanya tentang aspal, tanah yang tergerus atau kendaraan yang kesulitan melintas. Persoalan ini juga menyangkut hubungan emosional antara masyarakat dengan kampung halamannya. Saya mungkin dapat menunda perjalanan pulang ketika kondisi jalan tidak memungkinkan. Namun, masyarakat yang menetap di Sumpur Kudus tidak mempunyai pilihan semudah itu. Mereka harus menjalankan aktivitas sehari-hari, pergi ke sekolah, bekerja, berobat dan memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan akses yang tersedia. Di sinilah letak pentingnya keadilan pembangunan. Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan tetap memiliki kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur bukan sekadar persoalan menghadirkan proyek fisik, melainkan bagaimana memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal karena keterbatasan akses.
Sebagai bagian dari keluarga besar Sumpur Kudus, saya tentu berharap suatu saat perjalanan menuju kampung halaman tidak lagi dibayangi kekhawatiran terhadap kondisi jalan. Namun, harapan yang lebih penting adalah agar masyarakat yang tinggal di sana dapat beraktivitas dengan aman dan memperoleh akses pelayanan yang layak. Keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari berapa kilometer jalan yang berhasil dibangun, melainkan dari seberapa besar pembangunan tersebut mampu melindungi keselamatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebab, jalan menuju Sumpur Kudus bukan hanya jalan untuk pulang bagi para perantauan tetapi jalan kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sana. Dan memastikan jalan itu aman merupakan bagian dari tanggung jawab negara kepada warganya.
*Perantau/Masyarakat dari Kabupaten Sijunjung dan sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas



Tinggalkan Balasan