PADANG, NUSATIME.ID — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat tengah mendalami dugaan pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kegiatan Sumbar Teacher Summit 2026.
Hal tersebut ditegaskan melalui surat resmi Ditreskrimsus Polda Sumbar Nomor SP2D/54/X/RES.3.5./2026/Ditreskrimsus tertanggal 16 Oktober 2026, yang ditandatangani Direktur Reskrimsus Polda Sumbar, Kombes Pol Siswantoro, S.I.K., M.H.
Surat tersebut merupakan respons atas pengaduan DPN GENTA INDONESIA. Polda Sumbar menjelaskan bahwa kasus serupa sebelumnya juga telah dilaporkan oleh perwakilan guru SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Barat.
Karena memiliki objek dan substansi laporan yang sama, penyidik menggabungkan penanganan kedua pengaduan tersebut. Saat ini prosesnya masih dalam tahap permintaan keterangan dan pengumpulan dokumen dari pihak-pihak terkait.
Ketua Umum DPN GENTA INDONESIA, Drs. H. Marlis, MM, C.Med., menilai langkah Polda Sumbar sebagai perkembangan positif dalam mengungkap dugaan penyimpangan kegiatan yang melibatkan kalangan pendidikan tersebut.
Menurutnya, penyidik perlu menelusuri secara menyeluruh legalitas kegiatan, mekanisme pembiayaan, dasar penetapan pungutan, aliran dana, serta kemungkinan adanya keterlibatan oknum pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya.
“Kami mendukung kegiatan peningkatan kompetensi guru. Namun, jangan sampai kegiatan pendidikan justru dijadikan sarana mencari keuntungan dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan. Jika ditemukan unsur pidana, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum,” tegas Marlis dalam rancangan pernyataannya.
GENTA INDONESIA juga mendorong penyidik mendalami kemungkinan adanya unsur pemaksaan terhadap peserta, konflik kepentingan, maupun praktik pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
Meski demikian, hingga kini belum terdapat keterangan resmi mengenai penetapan tersangka ataupun besaran dugaan kerugian dalam perkara tersebut.
GENTA INDONESIA berharap Polda Sumbar menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan tuntas, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga integritas dunia pendidikan di Sumatera Barat.
“Apabila tidak ditemukan pelanggaran hukum, sampaikan secara terbuka. Namun, jika terbukti ada pungli atau penyalahgunaan kewenangan, jangan ragu menindak siapa pun yang bertanggung jawab,” pungkas Marlis dalam rancangan pernyataannya.
Tinggalkan Balasan