PASAMAN, NUSATIME.ID — Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman memperketat pengawasan dan pengecekan langsung terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Langkah preventif ini ditempuh guna menutup celah praktik penyalahgunaan yang kerap merugikan masyarakat berhak.
Pengecekan lapangan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Pasaman, IPTU Hadyan Hawari, bersama tim operasional di SPBU Panti, Jalan Lintas Sumatra–Medan, Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Rabu (11/11).
Dalam operasi mendadak ini, penyidik menyisir potensi pelanggaran di lini distribusi bawah. Fokus pemeriksaan diarahkan pada kendaraan bermotor yang dicurigai menggunakan tangki modifikasi atau tangki tambahan—modus operandi klasik yang kerap dipakai untuk melansir BBM bersubsidi secara ilegal.
Selain fisik kendaraan, petugas juga memvalidasi kesesuaian barcode, dokumen legalitas kendaraan, serta kelengkapan administratif para pengantre. Di sisi lain, ketersediaan stok BBM di tingkat penyalur turut diaudit guna memastikan pasokan bagi masyarakat umum tidak terganggu.
Di tengah peninjauan, petugas mendapati adanya upaya pembelian menggunakan jeriken. Temuan ini langsung diatensi untuk memastikan distribusi di tingkat penyalur tetap mematuhi regulasi yang berlaku dan tidak lepas dari pengawasan.
Kasat Reskrim Polres Pasaman, IPTU Hadyan Hawari, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mengawal kebijakan subsidi energi agar tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh oknum yang tidak berhak.
“Kami mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya. Jangan ada lagi praktik penyalahgunaan, baik menggunakan kendaraan bertangki modifikasi maupun cara-cara lain yang melanggar hukum,” ujar Hadyan kepada media.
Tidak hanya menyasar konsumen, polisi juga memberikan peringatan tegas kepada manajemen dan pengelola SPBU agar lebih selektif dalam melayani transaksi. Pengelola diminta disiplin memverifikasi barcode dan dokumen kendaraan sebelum melakukan pengisian.
“Jika ditemukan kendaraan atau pihak yang mencoba curang, kami minta pihak SPBU tegas menolak dan segera melaporkannya kepada Satreskrim Polres Pasaman untuk ditindaklanjuti secara hukum,” tegasnya.
Hadyan menambahkan, pengawasan distribusi energi bersubsidi tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi lintas sektoral yang melibatkan aparat penegak hukum, pengelola SPBU, instansi pemerintah daerah, serta kepekaan masyarakat menjadi kunci utama pencegahan penyimpangan.
Ke depan, Satreskrim Polres Pasaman menyatakan akan terus mengintensifkan koordinasi dengan dinas terkait serta membuka ruang pengaduan guna menindaklanjuti setiap informasi sekecil apa pun terkait potensi penyelewengan BBM bersubsidi di wilayah hukum Pasaman. (**)
Tinggalkan Balasan