PADANG, NUSATIME.ID – Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Transparansi Anggaran Indonesia (DPN GENTA INDONESIA) mulai menelusuri dugaan persoalan dalam kegiatan Pengadaan Tes Pengembangan Minat Bakat Siswa pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, dengan anggaran sekitar Rp10,3 miliar.
Langkah tersebut diawali dengan pengiriman Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 008/PID/DPN-GENTA/XI/2026 kepada PPID Dinas Pendidikan Sumbar, Kamis (12/11/2026).
Ketua Umum DPN GENTA INDONESIA, Drs. H. Marlis, MM, C.Med., menyatakan bahwa pihaknya menaruh kecurigaan serius terhadap proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga manfaat kegiatan tersebut bagi peserta didik.
“Kami mempertanyakan urgensi kegiatan senilai Rp10,3 miliar ini. Berapa siswa yang memperoleh manfaat, bagaimana kualitas hasil tes, serta sejauh mana hasilnya dimanfaatkan untuk pengembangan potensi siswa? Jangan sampai anggaran besar hanya menghasilkan laporan administratif tanpa manfaat nyata,” tegas Marlis.
Sorotan GENTA INDONESIA semakin menguat menyusul adanya kelebihan pembayaran kepada dua penyedia pekerjaan, yakni PT TKI sebesar Rp233.455.500 dan CV NFB sebesar Rp195.289.078,16, dengan total mencapai Rp428.744.578,16.
“Kelebihan pembayaran hampir Rp429 juta ini harus dijelaskan secara transparan. Kami ingin memastikan penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah seluruh dana telah dikembalikan ke Kas Daerah,” ujarnya.
Melalui surat tersebut, GENTA INDONESIA meminta lima kelompok dokumen, meliputi perencanaan kegiatan, kontrak kedua penyedia, data siswa dan sekolah penerima manfaat, dokumen hasil tes, serta bukti pengembalian kelebihan pembayaran.
Marlis menegaskan, DPN GENTA INDONESIA akan membentuk Tim Investigasi Khusus untuk mendalami kemungkinan adanya penyimpangan prosedur, konflik kepentingan, maupun indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Apabila ditemukan bukti permulaan yang mengarah pada tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan kewenangan, kami akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.
GENTA INDONESIA juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar lebih selektif dalam merencanakan kegiatan, terutama pengadaan barang dan jasa yang berpotensi menjadi ruang permainan kepentingan oknum tertentu.
“Jangan jadikan anggaran pendidikan sebagai bancakan proyek. Uang rakyat harus menghasilkan manfaat nyata bagi siswa, bukan sekadar menguntungkan penyedia pekerjaan atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan,” ujar Marlis.
GENTA INDONESIA berharap Dinas Pendidikan Sumbar bersikap terbuka dan kooperatif. Penelusuran ini dilakukan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang klarifikasi kepada seluruh pihak terkait.
“Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Setiap rupiah anggarannya wajib dipertanggungjawabkan, baik secara administratif, hukum, maupun manfaatnya bagi masyarakat,” pungkas Marlis.
Tinggalkan Balasan