JAKARTA, NUSATIME.ID — Diskursus mengenai keberlangsungan masa jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mencuat ke publik. Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menggelar diskusi publik di Jakarta pada Rabu (11/11/2026) untuk membedah implikasi hukum dan politik pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan syarat administrasi pencalonan.
Koordinator FWK, Raja Pane, menjelaskan bahwa forum menyepakati prinsip dasar Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan dan kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Namun, para peserta diskusi berbeda pandangan mengenai instrumen hukum dan politik yang paling tepat untuk merespons kondisi tersebut.
Praktisi hukum sekaligus wartawan senior, HMU Kurniadi, menilai pengunduran diri secara sukarela merupakan langkah politik yang dapat mencegah ketegangan sosial dan polarisasi di masyarakat. Menurutnya, keputusan mundur secara mandiri merupakan wujud kenegarawanan dalam menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan jabatan.
“Kepentingan dan keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan. Prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto harus menjadi landasan moral dan filosofis dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan. Mas Wapres legowo mundur adalah langkah terbaik,” ujar Kurniadi.
Kurniadi merujuk pada implikasi Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyoroti persoalan keabsahan dokumen persyaratan administrasi pencalonan. Menurutnya, pengunduran diri sukarela menjadi jalan keluar yang lebih efisien tanpa harus memperpanjang ketidakpastian hukum.
Pandangan berbeda disampaikan oleh Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa. Ia menegaskan pentingnya kepastian hukum melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku, ketimbang desakan opini publik atau pengunduran diri sepihak.
Teguh berpendapat bahwa pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden harus mengacu pada prosedur ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch. Bangun, menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan mengenai jalur yang ditempuh merupakan hal wajar dalam diskursus demokrasi. Poin mendasar dari diskusi tersebut adalah imbauan agar persoalan jabatan publik tidak dibiarkan berlarut-larut hingga memicu konflik politik yang mengganggu stabilitas nasional.
Sementara itu, dinamika di parlemen menunjukkan penguatan instrumen politik. Sebanyak 120 anggota DPR dari 8 fraksi dilaporkan telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait status jabatannya. Jumlah pengusul tersebut telah memenuhi syarat minimal yang diatur dalam UU MD3, yakni sekurang-kurangnya 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. (**)
Tinggalkan Balasan