NUSATIME.ID – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Informasi mengenai niat pengunduran diri Gibran itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika yang berkembang, terutama terkait persoalan dokumen pendidikan yang belakangan menjadi sorotan publik.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak permintaan pengunduran diri tersebut.
Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan sejumlah masukan kepada Gibran terkait langkah yang dapat ditempuh untuk menghadapi persoalan yang sedang berkembang.
Prasetyo juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” jelasnya.
Polemik Ijazah Gibran Jadi Sorotan
Munculnya niat pengunduran diri Gibran tidak terlepas dari polemik dokumen pendidikan yang menjadi perhatian publik.
Persoalan tersebut semakin berkembang setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Dalam putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah.
Putusan itu kemudian memunculkan berbagai tanggapan dari kalangan politik maupun sejumlah tokoh nasional mengenai kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Di tengah perkembangan tersebut, Gibran menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk membuktikan dokumen pendidikan yang dimilikinya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyarankan agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Selain itu, Gibran menyebut adanya saran untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kemungkinan pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Gibran Masih Menjalankan Tugas sebagai Wakil Presiden
Di tengah kabar mengenai niat pengunduran dirinya, pemerintah memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Prasetyo Hadi mengatakan Gibran masih akan menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden seperti biasa meskipun telah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri.
Pemerintah, kata dia, tetap berfokus pada pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat di tengah dinamika politik yang berkembang.
Dengan demikian, pernyataan mengenai pengunduran diri Gibran saat ini merupakan niat yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo, bukan pengunduran diri yang telah dinyatakan resmi berlaku.
Perkembangan selanjutnya masih menjadi perhatian publik, terutama terkait langkah hukum yang akan ditempuh Gibran serta tindak lanjut atas pernyataan pengunduran dirinya.
Tinggalkan Balasan