NUSATIME.ID – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai berpotensi membawa dampak terhadap kepercayaan investor dan stabilitas perekonomian nasional.
Meski tidak secara otomatis mengguncang ekonomi, ketidakpastian politik yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko investasi hingga menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi.
Guru Besar Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Prof. Dr. Syafruddin Karimi, mengatakan dampak ekonomi dari dinamika politik tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola proses transisi kekuasaan secara konstitusional.
Menurutnya, kesinambungan kebijakan pemerintah dan pemulihan kepercayaan pasar menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Ia mengingatkan, konflik di antara elite politik yang berujung pada ketidakpastian regulasi dan terganggunya koordinasi pemerintahan dapat meningkatkan kekhawatiran investor.
“Risiko terbesar muncul apabila konflik di kalangan elite politik memperbesar ketidakpastian regulasi dan mengganggu koordinasi pemerintahan. Kondisi tersebut dapat mendorong investor meminta premi risiko lebih tinggi sebelum menanamkan modal di Indonesia,” katanya melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (12/11/2026).
Syafruddin juga menyoroti tekanan terhadap pasar keuangan, terutama setelah nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp18.243 per dolar Amerika Serikat pada 12 November 2026.
Kendati demikian, ia menegaskan pelemahan rupiah tidak semata-mata disebabkan dinamika politik dalam negeri. Sejumlah faktor eksternal dan risiko yang berkaitan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) juga turut memengaruhi kondisi pasar keuangan.
“Meski demikian, pelemahan rupiah tidak hanya dipengaruhi dinamika politik domestik, tetapi juga berkaitan dengan risiko MSCI dan sejumlah faktor eksternal,” jelasnya.
Selain nilai tukar, kenaikan imbal hasil obligasi juga berpotensi menambah beban pembiayaan pemerintah maupun perusahaan.
Di sisi lain, ketidakpastian politik dapat membuat investor mengambil sikap menunggu atau wait and see sebelum merealisasikan rencana ekspansi usaha dan penanaman modal.
Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, dampaknya tidak hanya dirasakan pasar keuangan, tetapi juga dapat merembet ke sektor riil, terutama penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Bahkan, Syafruddin menilai situasi politik yang tidak segera stabil dapat membuat target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027 semakin sulit diwujudkan.
“Jika berlangsung dalam waktu panjang, kondisi tersebut berpotensi menghambat penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi. Bahkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 akan semakin sulit dicapai apabila ketidakpastian politik tidak segera diatasi,” paparnya.
Transisi Konstitusional Bisa Pulihkan Kepercayaan Investor
Meski mengingatkan adanya risiko ekonomi, Syafruddin menilai pergantian wakil presiden melalui mekanisme konstitusional dan berlangsung secara tertib justru berpeluang memperkuat kepastian politik.
Situasi tersebut dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa stabilitas negara dan keberlanjutan perekonomian tidak bergantung pada keberadaan satu figur dalam pemerintahan.
Untuk menjaga kepercayaan investor, pemerintah perlu memastikan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjaga independensi Bank Indonesia, serta mempertahankan konsistensi kebijakan perizinan.
Perlindungan terhadap kontrak investasi juga menjadi hal penting agar pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
“Untuk menjaga kepercayaan investor, pemerintah perlu memastikan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjaga independensi Bank Indonesia, mempertahankan konsistensi kebijakan perizinan, serta memberikan perlindungan terhadap kontrak investasi,” tuturnya.
Syafruddin menegaskan, dampak pengunduran diri Gibran terhadap perekonomian nasional tidak hanya ditentukan oleh perubahan komposisi kepemimpinan.
Lebih dari itu, kredibilitas institusi negara dan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas kebijakan menjadi faktor utama yang akan diperhatikan oleh investor.
Kepastian hukum, konsistensi regulasi, serta stabilitas politik harus tetap terjaga agar kepercayaan investor tidak melemah dan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipertahankan.
Dengan demikian, tantangan pemerintah bukan sekadar memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan sesuai aturan, tetapi juga menjamin dinamika politik tidak mengganggu iklim investasi dan aktivitas perekonomian nasional.
Tinggalkan Balasan