NUSATIME.ID – Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali berada di bawah sorotan tajam masyarakat.
Memasuki penghujung tahun 2026, sebuah pertanyaan besar mengudara di ruang publik: Sejauh mana komitmen pemerintah daerah menuntaskan borok tata kelola keuangan yang pernah dibongkar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2023 lalu?
Sorotan ini berakar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Dalam dokumen audit tersebut, BPK mengungkap fakta mencengangkan terkait penatausahaan rekening kas daerah yang dinilai belum tertib dan berpotensi membuka celah penyalahgunaan anggaran.
Berdasarkan hasil konfirmasi BPK kepada pihak perbankan kala itu, ditemukan total 332 rekening bank atas nama Pemprov Sumbar yang beroperasi tanpa payung hukum jelas berupa Surat Keputusan (SK) Gubernur.
Rinciannya, terdapat 325 rekening tanpa SK Gubernur di Bank Nagari—yang terdiri dari 16 rekening berstatus aktif, enam rekening pasif, dan 303 rekening dorman dengan total saldo mencapai Rp46,95 juta per 31 Desember 2023.
Tidak berhenti di situ, BPK juga menemukan tujuh rekening aktif di Bank Negara Indonesia (BNI) yang tidak ditetapkan dalam SK Gubernur dan tidak digunakan dalam kegiatan operasional.
Mirisnya, ketujuh rekening tersebut—yang tersebar di sejumlah instansi seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, BPBD, hingga unit pengelola gedung—telah dibuka sejak kurun waktu 2003 hingga 2013 dan masih mengendapkan saldo sebesar Rp10,94 juta.
Padahal, persoalan tujuh rekening BNI ini sebelumnya juga sudah diperingatkan dalam LHP BPK Tahun 2022, namun tak kunjung ditutup hingga pemeriksaan tahun berikutnya berakhir.
Janji Penertiban yang Kini Diuji Waktu
Dalam LHP 2023, ketidaktertiban ini disinyalir terjadi akibat lemahnya pengendalian dan inventarisasi dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), kurang cermatnya verifikasi internal, serta ketidakpatuhan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaporkan rekening yang berada di instansinya.
Kondisi tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2022 yang mewajibkan penutupan dan pemindahbukuan saldo dari rekening yang sudah tidak terpakai.
Kala itu, Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala BPKAD dan kepala SKPD terkait menyatakan sependapat dengan temuan BPK.
Pemerintah daerah berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi untuk memverifikasi seluruh daftar rekening dan menutup rekening-rekening non-operasional tersebut.
Namun, memasuki tahun 2026, masyarakat mempertanyakan realisasi dari janji birokrasi tersebut.
Ketiadaan publikasi terbuka mengenai status tindak lanjut temuan BPK memicu kecurigaan publik bahwa penertiban ratusan rekening “tak bertuan” itu hanya berjalan di tempat.
Pertanyaan Kritis Publik di Tahun 2026
Masyarakat menilai, keberadaan ratusan rekening di luar kendali SK Gubernur bukan sekadar persoalan kelalaian administratif, melainkan celah gelap finansial yang sangat rawan diselewengkan.
Setidaknya ada tiga tuntutan jawaban yang kini dialamatkan publik kepada Pemprov Sumbar dan DPRD:
Status Penutupan Rekening
Apakah ke-325 rekening di Bank Nagari dan tujuh rekening di BNI yang tidak memiliki SK Gubernur tersebut sudah benar-benar ditutup secara permanen per tahun 2026, atau justru masih ada yang aktif dan digunakan untuk transaksi di luar pengawasan BUD?
Kejelasan Saldo Mengendap
Ke mana aliran dana puluhan juta rupiah yang mengendap di rekening-rekening dorman dan non-operasional tersebut disetorkan? Apakah sudah dipindahbukukan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai amanat Pergub Nomor 5 Tahun 2022?
Sanksi bagi Pejabat Lalai
Mengingat temuan rekening BNI bahkan sudah berulang sejak LHP 2022 tanpa eksekusi penutupan, apakah ada sanksi administratif atau teguran keras yang dijatuhkan kepada pimpinan SKPD maupun pejabat perbendaharaan yang terbukti abai melakukan verifikasi?
Publik mendesak Pemprov Sumbar untuk segera membuka laporan status tindak lanjut LHP BPK secara transparan.
Tanpa keterbukaan data yang jelas di tahun 2026 ini, komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih di Sumatera Barat dikhawatirkan hanya akan menjadi slogan tanpa pembuktian nyata.
Tinggalkan Balasan