BUKITTINGGI, NUSATIME.ID — Tingginya pemahaman masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) terhadap keuangan syariah belum berbanding lurus dengan pemanfaatan layanannya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan syariah di provinsi ini mencapai 55,62 persen—melampaui rata-rata nasional sebesar 43,07 persen—namun tingkat inklusinya baru menyentuh angka 12,62 persen, masih tertinggal dari capaian nasional di level 13,24 persen.
Ketimpangan tersebut menjadi sorotan utama dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi berbasis keumatan di Sumbar. Sebanyak 308 pondok pesantren yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota kini diproyeksikan menjadi motor penggerak untuk mendongkrak angka inklusi tersebut melalui percepatan digitalisasi keuangan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menilai, pesantren tidak bisa lagi diposisikan semata-mata sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, melainkan harus bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah berbasis masyarakat. Menurutnya, penguatan ekosistem ekonomi pesantren ini merupakan implementasi konkret dari falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar.
“Pemahaman masyarakat kita soal keuangan syariah sudah cukup baik, tetapi pemanfaatannya masih rendah. Masyarakat tidak cukup hanya tahu, melainkan harus menggunakan produk dan layanan syariah dalam transaksi sehari-hari,” ujar Mahyeldi di sela-sela sosialisasi digitalisasi perbankan syariah bagi pesantren se-Sumbar di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sabtu (14/11/2026).
Untuk mengatasi rendahnya inklusi tersebut, tata kelola keuangan pesantren dituntut lebih modern dan transparan. Digitalisasi diarahkan mencakup sistem transaksi harian, pengelolaan unit usaha, hingga optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) produktif. Selain infrastruktur sistem, pembekalan literasi keuangan bagi para santri juga dinilai krusial agar ekosistem ini berkelanjutan.
Merespons tantangan tersebut, Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra menyatakan pihaknya tengah menyiapkan integrasi layanan perbankan digital yang disesuaikan dengan karakteristik ekosistem pesantren, mulai dari yayasan, koperasi, badan wakaf, hingga unit usaha mandiri.
“Kami menyiapkan pengembangan sistem dan aplikasi sesuai kebutuhan spesifik tiap pesantren. Skemanya mencakup transaksi nontunai (cashless), integrasi kartu santri, sistem penggajian tenaga pengajar, hingga pengelolaan ZISWAF secara digital,” kata Gusti.
Meski demikian, langkah digitalisasi ini diingatkan agar tidak terjebak pada sekadar perubahan metode pembayaran dari tunai ke elektronik. Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis menekankan bahwa transformasi digital harus berdampak langsung pada efisiensi operasional dan akuntabilitas tata kelola pesantren.
“Esensi digitalisasi ini adalah memperluas akses layanan dan memperkuat kemandirian ekonomi pesantren secara nyata, bukan sekadar mengganti alat transaksi,” tegas Ibnu.
Sinergi antara pemerintah daerah, perbankan daerah, dan pengelola pesantren ini diharapkan mampu mempersempit jurang antara literasi dan inklusi keuangan syariah di Sumbar, sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi yang berdampak langsung bagi para santri dan masyarakat sekitar. (**)
Tinggalkan Balasan