Miliaran Dana Rakyat Menguap Tanpa Jejak? 1.886 Penerima Hibah Biro Kesra Sumbar Kencingi Aturan

NUSATIME.ID — Memasuki tahun 2026, persoalan transparansi tata kelola keuangan daerah kembali menuntut jawaban tegas.

Sorotan tajam publik kini mengarah kembali pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) Tahun Anggaran 2023.

Dalam laporan tersebut, BPK secara telak menemukan berbagai persoalan serius dalam penyaluran Belanja Hibah mulai dari dana hibah Biro Kesra yang macet laporan pertanggungjawabannya (LPJ) hingga karut-marut bantuan peralatan olahraga di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbar, khususnya pada cabang olahraga (Cabor) PBSI dan PERTINA.

Pertanyaan besar yang kini bergemuruh di tengah masyarakat Sumbar pada tahun 2026 adalah: Sejauh mana efektivitas tindak lanjut dari temuan BPK tersebut, atau apakah temuan ini hanya menjadi arsip tahunan tanpa sanksi hukum yang jelas?

Deretan Temuan Fantastis yang Menjadi Sorotan Publik

Berdasarkan dokumen LHP BPK TA 2023, beberapa catatan krusial yang sarat potensi penyimpangan meliputi:

1. Ribuan Penerima Hibah Biro Kesra Tanpa LPJ: BPK menemukan bahwa dari ribuan penerima hibah di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Sumbar, terdapat 1.886 penerima hibah dengan nilai mencapai Rp29.615.446.000 (Rp29,6 miliar) yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
   Ironisnya, masalah serupa ternyata juga pernah ditemukan pada tahun anggaran sebelumnya (TA 2022), menunjukkan lemahnya efek jera dan pengawasan berkala dari SKPD terkait.

2. KONI Sumbar dan Misteri “Barang Fiktif” serta Kuitansi Gantung: Penyaluran hibah KONI Sumbar senilai miliaran rupiah untuk persiapan PON 2024 (seperti perlengkapan latihan Cabor PBSI dan PERTINA) diwarnai temuan administratif hingga fisik yang mencurigakan.
   Mulai dari pembayaran uang muka ke toko yang alamatnya fiktif atau berupa ruko kosong, barang yang belum diserahkan sepenuhnya kepada atlet, hingga alasan klasik pergantian pengurus yang dijadikan kambing hitam keterlambatan pelaporan.
   Bahkan, tercatat adanya temuan belanja peralatan PERTINA senilai Rp8.400.000 yang wujud fisiknya tidak ditemukan di lapangan.

Apa Kata Masyarakat di Tahun 2026?

Melihat rentang waktu dari tahun anggaran 2023 hingga saat ini di tahun 2026, publik dan lembaga pengawas independen tentu tidak tinggal diam.

Masyarakat melayangkan sejumlah pertanyaan kritis kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Biro Kesra:

• Apakah Rp29,6 Miliar LPJ yang Macet Sudah Dilunasi/Dikembalikan?
  Masyarakat menuntut transparansi apakah 1.886 penerima hibah di Biro Kesra yang gagal melapor pada 2023 telah dijatuhi sanksi administratif, atau justru dana tersebut menguap tanpa pertanggungjawaban material yang sah?

• Mana Pertanggungjawaban Hukum atas Temuan Fisik yang Gagal Ditemukan?
  Terkait temuan barang-barang KONI (seperti alat latihan PERTINA senilai jutaan rupiah yang tokonya fiktif atau kosong), apakah aparat penegak hukum (APH) telah menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk mengusut potensi kerugian negara secara pidana, atau kasus ini dianggap selesai hanya dengan surat pernyataan berjanji patuh?

• Di Mana Komitmen Pengawasan SKPD? LHP BPK dengan jelas menyebutkan bahwa faktor penyebab masalah ini adalah lemahnya pengawasan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Biro Kesra yang “tidak cermat” dan “tidak melaksanakan tupoksi”.
  Publik mempertanyakan: Mengapa kesalahan birokratif yang berulang dari tahun ke tahun ini tidak berujung pada evaluasi atau pencopotan pejabat pembuat teknis kegiatan (PPTK) yang lalai?

Ujian Integritas Birokrasi Sumbar

Pengelolaan dana hibah yang bersumber dari uang rakyat (APBD) seharusnya mendongkrak kesejahteraan sosial dan prestasi olahraga daerah, bukan malah menjadi celah kebocoran anggaran akibat lemahnya verifikasi proposal hingga minimnya kontrol pasca-penyaluran.

Di tahun 2026 ini, masyarakat Sumatera Barat menuntut keterbukaan informasi publik. Janji manis pejabat untuk “menindaklanjuti rekomendasi BPK” tidak lagi cukup dibuktikan lewat diatas kertas.

Tanpa audit investigatif yang transparan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang lalai, LHP BPK 2023 akan terus dikenang sebagai monumen lemahnya pengawasan anggaran di tanah Minang.