JAKARTA, NUSATIME.ID – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mendesak aparat penegak hukum untuk tidak mengendurkan pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal, meskipun perhatian publik saat ini tengah tersita oleh isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wartawan senior yang juga anggota FWK, HMU Kurniadi, menilai penuntasan perkara penyadapan merupakan isu krusial yang menyangkut hak konstitusional warga negara dan tidak boleh tenggelam oleh dinamika politik di lingkaran Istana.
“Ketika publik asyik menyoroti dinamika mengenai mundurnya Wapres, ada hal yang jauh lebih mendesak untuk dikawal rakyat, yakni kasus penyadapan yang terkesan jalan di tempat,” ujar Kurniadi dalam diskusi daring FWK, Kamis (12/11/2026).
Kurniadi menyoroti paparan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI sebelumnya yang mengungkap penahanan dan penetapan tersangka terhadap empat perwira tinggi Polri berpangkat bintang. Menurutnya, langkah tersebut belum menjawab substansi perkara secara menyeluruh.
Ia mempertanyakan kejelasan terkait beredarnya daftar sekitar 6.000 nama yang diduga menjadi sasaran penyadapan, materi yang disadap, hingga aktor intelektual di balik perintah tersebut.
“Meski Kapolri telah menyebut end-user adalah Kapolri, publik masih gelap soal siapa pemberi perintah dan bagaimana mekanismenya. Jangan sampai instrumen penegakan hukum justru digunakan untuk melanggar hak-hak rakyat,” tegas Kurniadi sembari merujuk Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman.
Selain menyoroti penegakan hukum, diskusi FWK juga merespons wacana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden. Koordinator Nasional FWK, Raja Pane, mengapresiasi langkah tersebut apabila benar ditempuh secara sukarela demi menjaga stabilitas nasional.
“Jika pengunduran diri itu dilakukan secara sukarela, langkah tersebut merupakan pilihan yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” kata Raja Pane.
Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022, Hendry Ch Bangun, menilai proses transisi yang berjalan tanpa gejolak sosial merupakan hal positif bagi stabilitas kehidupan berbangsa.
Terkait mekanisme pengisian kekosongan jabatan apabila pengunduran diri tersebut telah resmi secara ketatanegaraan, Kurniadi merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih dalam sidang paripurna.
Dalam forum tersebut, Kurniadi turut mengungkap informasi yang beredar di kalangan pengamat mengenai adanya dua kandidat berinisial “S” yang disebut-sebut berpeluang diusulkan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR dalam waktu dekat. Meski demikian, ia menekankan bahwa pengusulan nama sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
Sementara itu, Koordinator FWK Yogyakarta, Sihono, mengingatkan bahwa siapa pun sosok yang nantinya diajukan harus memiliki rekam jejak yang teruji. “Rekam jejak sangat penting agar wakil presiden terpilih mampu bekerja sama dengan Presiden dan menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Diskusi yang diikuti oleh sejumlah pemimpin redaksi media nasional dan koordinator daerah FWK tersebut menyimpulkan bahwa penyelesaian dinamika politik harus tetap berada di koridor konstitusi, tanpa mengesampingkan kepastian hukum atas perlindungan privasi warga negara. (**)
Tinggalkan Balasan