SOLOK, NUSATIME.ID — Ancaman nyata dari perut Gunung Talang kembali menuntut keseriusan mitigasi di Kabupaten Solok. Di tengah status aktivitas gunung api yang menuntut kewaspadaan tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok bersama lintas sektor mulai mengonsolidasikan langkah taktis. Bukan sekadar rutinitas birokrasi, konsolidasi ini diarahkan untuk menguji efektivitas komando dan rantai koordinasi darurat melalui persiapan Gladi Posko Erupsi Gunung Api Talang.
Langkah mitigasi tersebut dibedah dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Kamis (12/11/2026). Pertemuan ini tidak berhenti pada wacana simulasi semata, melainkan membedah tiga agenda krusial: pematangan gladi posko, evaluasi penanganan pascabencana, serta finalisasi Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah.
Kompleksitas ancaman erupsi menuntut kolaborasi yang tidak setengah-setengah. Rapat koordinasi ini menghadirkan spektrum pemangku kepentingan yang luas, mulai dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, para camat, hingga unsur TNI-Polri (Danramil dan Kapolsek) di kawasan rawan bencana (KRB) Gunung Talang.
Tidak ketinggalan, pelibatan lembaga teknis dan ilmiah—seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau, balai teknis Kementerian PUPR, BPBD Provinsi Sumatera Barat, hingga sektor swasta seperti PT DRR Indonesia—menunjukkan bahwa mitigasi bencana memerlukan basis data ilmiah dan dukungan logistik yang terintegrasi.
Dalam sesi pembahasan Gladi Posko, fokus utama diarahkan pada kecepatan pengambilan keputusan (decision making) oleh para pemangku kebijakan, efektivitas sistem komunikasi darurat, serta kejelasan alur komando jika status aktivitas gunung sewaktu-waktu meningkat. Simulasi ini dirancang agar setiap instansi tidak berjalan sendiri-sendiri saat krisis terjadi di lapangan.
Selain mengantisipasi ancaman ke depan, forum tersebut juga membuka lembaran evaluasi atas penanganan pascabencana sebelumnya. Aspek rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak disorot tajam guna mengidentifikasi hambatan birokrasi maupun teknis di lapangan.
Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat tidak berlarut-larut. Pemerintah daerah berupaya merumuskan pola penanganan yang lebih taktis agar intervensi pascabencana tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh warga yang berdiam di zona rentan.
Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Solok menjadi pilar ketiga yang dibahas secara mendalam. Dokumen ini diproyeksikan sebagai instrumen hukum dan panduan operasional jangka panjang yang memetakan tahapan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan secara komprehensif.
Kendati demikian, tantangan terbesar bagi pemerintah daerah bukanlah menerbitkan dokumen setebal apa pun, melainkan menerjemahkannya menjadi tindakan nyata di tingkat tapak.
Sebagaimana ditekankan dalam forum tersebut, ketangguhan Kabupaten Solok dalam menghadapi ancaman Gunung Talang tidak boleh berhenti sebagai tinta di atas kertas. Sinergi lintas sektor, konsistensi latihan simulasi, serta terbangunnya kesadaran mitigasi di tengah masyarakat adalah harga mati untuk menekan risiko jatuhnya korban jiwa maupun kerugian material. (**)
Tinggalkan Balasan