CIBUBUR, NUSATIME.ID – Dipecat. Itulah arti paling lugas dari PTDH, Pemberhentian Tidak dengan Hormat. Bagi rakyat, ujian sesungguhnya ada pada keberanian institusi menjatuhkan sanksi itu. Jika seorang bintara bisa kehilangan seragam karena melanggar sumpah, beranikah Polri memakai ukuran yang sama terhadap jenderal bintang empat yang pernah memimpinnya?
Pertanyaan itu mengemuka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan kepada Komisi III DPR bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar dalam rangkaian perkara tersebut. Irjen Ahrie Sonta telah dijatuhi PTDH. Adapun terhadap Listyo Sigit, yang diumumkan Polri pada 17 November adalah rencana sidang etik untuk pekan berikutnya. Dugaan makar tetap harus dibuktikan tersendiri di pengadilan.
Kepada Presiden Prabowo dan Kapolri Suyudi, harapan publik jelas. Jadikan momentum ini kesempatan untuk membersihkan Polri dari oknum “polisi hitam pekat” yang memperdagangkan kewenangannya. Ke mana pun bukti mengarah, pemeriksaan harus berani menjangkaunya. Entah yang diperiksa seorang penyidik, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, atau pejabat di Mabes Polri. Di setiap tingkat itu ada orang yang memegang nasib laporan warga, menguasai barang bukti, atau berwenang menentukan kelanjutan perkara. Wewenang sebesar itu wajib diawasi.
Rakyat pantas muak kepada oknum yang tega meminta uang dari orang yang datang mencari perlindungan. Bayangkan seorang ibu melaporkan pengedar narkoba yang memasok anaknya, lalu dimintai uang agar laporannya diproses. Bayangkan pula warga yang berkali-kali mengadukan tambang ilegal, sementara alat berat terus mengeruk tanah di depan rumah mereka. Kepada siapa lagi mereka harus mengadu jika orang yang menerima laporan justru mengambil keuntungan dari kesusahan mereka?
Karena itu, periksa rekam penanganan perkara pada setiap jenjang jabatan yang pernah diemban sang jenderal. Telusuri bila ada petunjuk tentang setoran dari judi online, jaringan prostitusi, peredaran narkoba, penambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, perdagangan ilegal, atau pembalakan liar. Bila ada makelar kasus yang berani menjanjikan perkara bisa diatur, periksa siapa yang memberinya akses. Rakyat berhak mendapat jawaban yang bisa diuji. Perkara mana yang dihentikan? Siapa yang memerintahkan? Ke mana uang mengalir?

Pasal 13 PP Nomor 1 Tahun 2003 membuka jalan bagi PTDH terhadap anggota Polri yang melanggar sumpah atau kode etik melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Jika terbukti ada pelanggaran yang layak dijatuhi PTDH, pecat jenderalnya! Jelaskan dasar putusannya kepada rakyat. Jangan biarkan pemeriksaan berhenti pada bawahan apabila bukti menunjukkan perintah datang dari atas.
Lalu bagaimana dengan mereka yang disebut sebagai “Dewan Jenderal”? Jika pengadilan membuktikan seseorang melakukan makar terhadap Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 KUHP, hukuman terberat patut dipertimbangkan, yaitu HUKUMAN MATI. Pasal itu mencakup makar yang bertujuan membunuh Presiden atau Wakil Presiden, merampas kebebasannya, atau membuatnya tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Bapak Presiden, Bapak Kapolri, rakyat akan menilai hasil pembenahan ini dari apa yang mereka alami di kantor polisi terdekat. Seorang ibu bisa melapor tanpa harus menyiapkan uang. Seorang bintara berani menolak perintah yang melanggar hukum tanpa takut kariernya tamat. Dan ketika seorang jenderal diperiksa, rakyat dapat membaca alasan putusannya dan melihat sendiri bahwa empat bintang di pundak tidak membeli keringanan sedikit pun.



Tinggalkan Balasan