Oleh Drs. H. Marlis, MM, C.Med ( Ketum DPN GENTA INDONESIA )

JAKARTA, NUSATIME.ID – Indonesia memang HEBAT. Di negeri ini, seorang pedagang kecil bisa bangun sebelum subuh, membeli bensin dengan uang sendiri, membuka warung, membayar pajak, lalu ikut membiayai bensin mobil dinas pejabat yang datang meresmikan pasar tempat ia berjualan. Seusai peresmian, pejabat pulang membawa plakat. Si pedagang kembali menggeser dagangannya karena atap pasar masih bocor. Kalau kelak ada penghargaan untuk kesabaran, mohon plakatnya kali ini diserahkan kepada orang yang tepat.

Saya sungguh mengagumi negeri ini. Wilayahnya begitu luas, penduduknya ratusan juta, suku dan agamanya beragam, pilihan politiknya pun bisa berbeda dalam satu rumah. Di Ranah Minang, orang bisa berdebat di lapau sampai kopi dingin. Besok paginya, ketika tetangga meninggal dunia, orang-orang yang semalam berselisih itu bersama-sama mengangkat keranda. Tak seorang pun memeriksa pilihan politik orang yang memegang ujung sebelah sana.

Watak seperti itulah yang membuat republik ini tetap tegak ketika peristiwa datang bersahut-sahutan. Sayangnya, kesabaran rakyat rupanya begitu mengagumkan sampai-sampai sebagian pemegang kekuasaan merasa perlu mengujinya terus-menerus.

Ketika hutan dan lahan terbakar, asap melintasi batas provinsi tanpa perlu surat perjalanan dinas. Kegiatan belajar di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan ikut terdampak. Di rumah, orang tua menghadapi keputusan yang tak bisa ditunda sampai rapat koordinasi berikutnya. Anak tetap diantar ke sekolah menembus asap, atau tinggal di rumah sementara ayah dan ibunya harus bekerja? Alangkah baiknya jika anggaran pencegahan bergerak secepat asap.

Di bidang ekonomi, pada 12 November 2026 rupiah melemah hingga sekitar Rp18.232 per dolar AS. IHSG bergejolak, lalu menguat ke level 5.344,41 pada penutupan 13 November. Kurs dan indeks saham saja belum cukup untuk menyatakan Indonesia mengalami resesi. Tetapi pemilik usaha yang harus membayar bahan baku impor tidak bisa melunasi tagihan dengan penjelasan tentang sentimen global. Begitu pula keluarga yang anaknya masih mencari nafkah. Dari sekitar 7,22 juta orang yang menganggur pada Mei 2026, berapa yang bisa membayar ongkos menghadiri wawancara kerja dengan kabar bahwa bursa mulai pulih?

Di Jakarta, tekanan politik mencapai kursi wakil presiden. Pada 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menyerah dan kalah, serta terpaksa mengantarkan surat pengunduran dirinya kepada MPR. Rapat paripurna DPR yang sedianya membahas hak menyatakan pendapat kemudian dibatalkan. Para elite tentu memahami seluk-beluk peristiwa itu. Lalu muncul perkara yang menyentuh jantung institusi keamanan. Bareskrim menyatakan tim khusus Polri menemukan bukti permulaan terkait dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi. Tudingan tentang “Dewan Jenderal” dan “pemberontakan merangkak” di bawah satu komando tetap harus diuji dengan bukti. Rakyat berkepentingan agar penyidik bekerja terbuka dan pihak yang dituduh memperoleh hak membela diri. Terhadap orang berpangkat tinggi, hukum semestinya bisa berdiri tegak tanpa lebih dahulu mengambil sikap hormat.

Di luar hiruk-pikuk itu ada jutaan warga yang tak punya waktu mengikuti setiap manuver politik. Sebagian tak menerima bantuan sosial, PKH, PIP dan banyak lagi istilah nya yang tidak mudah dicernah oleh Rakyat. Mereka tak mengenal pejabat yang bisa ditelepon ketika usaha sepi atau pekerjaan hilang. Namun, begitu pajak jatuh tempo, mereka tahu ke mana harus membayar dan apabila terlambat Denda pun dikenakan.  Negara mungkin tidak mengenal nama mereka satu per satu. Bagian penagihan biasanya mempunyai alamat yang cukup lengkap.

Dari uang merekalah, antara lain, negara membiayai pejabat dan aparat dari pusat sampai ke daerah. Bagi sebagian pemegang jabatan, perhatian negara itu sungguh mengharukan. Pagi membuka mata di rumah dinas. Kendaraan tersedia, bahan bakar terisi. Jika ada tugas ke luar kota, tiket dan penginapan diurus. Malam tiba, mata pun terpejam di kamar yang tagihannya masuk anggaran. Dari bangun pagi hingga tidur kembali, negara setia menemani dan malah ketika Pejabat bermimpi pun Negara turut membiayai nya. Pada jam yang sama, boleh jadi pedagang yang ikut membiayai semua itu masih terjaga, menghitung apakah uang di laci cukup untuk membuka warung besok pagi.

Kami tidak cemburu, Bapak dan Ibu. Ketika mobil dinas membawa petugas kesehatan menembus asap untuk menjangkau warga, kami ikhlas ikut membayar bensinnya. Ketika seorang pejabat menempuh perjalanan jauh untuk memeriksa sekolah dan memastikan kontraktor memperbaiki atap yang bocor, kami rela menanggung ongkosnya. Bahkan kami ingin kendaraan mereka layak dan mereka pulang dengan selamat.

Tetapi kepada pejabat dan aparat yang terbukti korup dan tidak amanah, izinkan kami berterus terang. Kami sudah tidak IKHLAS. Terutama ketika kendaraan yang kami biayai dipakai mendatangi rekanan untuk meminta setoran. Ketika ruang rapat yang listriknya kami bayar menjadi tempat mengatur proyek. Ketika jabatan diperdagangkan dan orang yang membelinya kemudian mencari jalan untuk mengembalikan modal. Begitu pula ketika kepentingan segelintir pemilik modal begitu mudah masuk ke ruang pengambilan keputusan, sedangkan pengaduan warga tentang pekerjaan yang buruk harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk mendapat nomor surat.

Orang tua kita dahulu punya satu ukuran yang jarang tercantum dalam laporan keuangan. Namanya BAROKAH. Sebelum lampu kamar dipadamkan malam ini, barangkali layak direnungkan oleh Pejabat  apakah fasilitas yang dinikmati dengan mengkhianati amanah pembayarnya masih membawa barokah. Kami khawatir kenyamanan itu justru menjadi bencana bagi yang menikmatinya. Rumah dinas akan ditempati orang lain. Mobil jabatan akan berganti penumpang. Tetapi ketika nama baik runtuh akibat korupsi, anak cucu bisa ikut memikul malu atas perbuatan yang tak pernah mereka lakukan.

Dari warga yang saban hari bekerja dan membayar pajak itu, ada satu pertanyaan sederhana. “Pak Presiden Prabowo, kapan semua ini selesai?”

Kalau suatu hari negara hendak mengadakan nobar gratis di Gelora Bung Karno, saya punya usul untuk acaranya. Bukalah pintu stadion. Biarkan jutaan rakyat Indonesia ikut menonton dari rumah dan lapau. Di layar raksasa, tampilkan perkara korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Bacakan nama terpidananya, nilai uang yang dirampas, jumlah yang benar-benar masuk kembali ke kas negara, dan sisa yang masih harus ditagih. Untuk sekali itu, mohon durasi sambutan pejabat dikurangi. Beri rakyat waktu cukup untuk membaca angkanya.

Seandainya dari tribun terdengar seruan “Gantung koruptor!”, dengarkan pertanyaan yang tersimpan di balik kemarahan itu. Mengapa begitu banyak harapan rakyat akan keadilan justru dibiarkan tergantung? Yang pantas mendapat tepuk tangan seisi GBK ialah keberanian menuntaskan perkara sampai ke orang yang selama ini merasa cukup dekat dengan kekuasaan untuk lolos dari pemeriksaan. Lebih membanggakan lagi kalau Presiden bisa menyaksikan proses itu berjalan, sekalipun nama yang muncul adalah nama orang dekatnya sendiri. Itu baru pertunjukan keberanian yang layak disaksikan seluruh Indonesia.

Pak Prabowo, rakyat memahami bahwa membenahi negeri sebesar ini memerlukan waktu. Namun, mereka berhak melihat hasil dalam waktu yang relatif singkat. Berapa uang yang sudah kembali? Siapa yang bertanggung jawab atas proyek yang gagal? Kapan warga menerima layanan yang telanjur mereka bayar? Pertanyaan seperti itu bisa dijawab dengan angka, nama, dan tanggal. Untuk menjawabnya, rasanya kita tak perlu membentuk panitia peresmian.

Indonesia memang HEBAT. Dan bagi pedagang kecil di awal tulisan ini, ukuran kehebatan itu sebetulnya sangat bersahaja. Pada hari hujan berikutnya, ia ingin membuka warung tanpa harus menggeser dagangan. Kalau atap pasar itu akhirnya selesai diperbaiki dan tak lagi bocor, percayalah, Pak Presiden, ia akan jauh lebih ikhlas membayar pajak. Bahkan tanpa plakat.