Rangkuman Utama
  • Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah, sehingga kepala daerah dituntut mengevaluasi kapasitas kepemimpinan dan tidak terus bergantung pada transfer anggaran pusat.
  • Kepala daerah didorong bertransformasi menjadi pemimpin berjiwa kewirausahaan (entrepreneurial leader) dan berintegritas, yang mengarahkan APBD secara produktif untuk menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan.
  • Pemerintah daerah harus menghentikan mentalitas ketergantungan fiskal dengan memaksimalkan pengelolaan potensi ekonomi lokal secara visioner demi mewujudkan kemandirian daerah yang berdaya saing.
Catatan Redaksi: Ringkasan di atas diproses menggunakan Kecerdasan Buatan (AI) untuk memudahkan pembaca, dengan tetap di bawah pengawasan redaksi.

oleh : Drs.H.Marlis,MM, C.Med

PADANG, NUSATIME.ID – Pernyataan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta, Jumat (20/11/2026), bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah, merupakan pesan penting sekaligus kritik terhadap kualitas kepemimpinan kepala daerah di Indonesia.

Pernyataan tersebut patut menjadi momentum evaluasi terhadap kapasitas, kompetensi, integritas, dan visi ekonomi para gubernur, bupati, serta wali kota dalam mengelola potensi daerahnya.

Persoalannya, apakah seluruh kepala daerah benar-benar memiliki kemampuan membangun kemandirian ekonomi? Ataukah sebagian hanya piawai memenangkan kontestasi politik, tetapi miskin gagasan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat?

Realitas menunjukkan masih banyak daerah yang sangat bergantung pada transfer keuangan pemerintah pusat. Ketika terjadi penyesuaian anggaran, pembangunan terganggu dan pemerintah daerah mulai mengeluh.

Padahal, daerah memiliki beragam potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui investasi, industrialisasi, pariwisata, pertanian, perdagangan, dan pemberdayaan UMKM.

Sampai kapan kepala daerah hanya pandai meminta tambahan anggaran, tetapi tidak mampu menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru?

Kepala Daerah Bukan Sekadar Penikmat Kekuasaan

Seorang kepala daerah sejatinya bukan hanya administrator pemerintahan, melainkan harus menjadi entrepreneurial leader, yaitu pemimpin yang memiliki kecerdasan ekonomi, kemampuan manajerial, kreativitas, serta keberanian menciptakan terobosan pembangunan.

Jangan sampai jabatan kepala daerah justru lebih banyak dimanfaatkan untuk menikmati fasilitas negara, membangun kemewahan pribadi, memanjakan keluarga, dan memperkuat kelompok politiknya.

Lebih memprihatinkan apabila kecerdasan dan kewenangan yang dimiliki justru digunakan untuk membangun jaringan rente ekonomi melalui pengaturan proyek, pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, penyalahgunaan perizinan, maupun praktik korupsi lainnya.

Berbagai perkara korupsi yang terungkap menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dapat dilakukan secara sistematis, terorganisasi, dan memanfaatkan celah administrasi pemerintahan.

Sungguh ironis apabila seorang pemimpin begitu cerdas mencari celah untuk mengumpulkan kekayaan pribadi, tetapi kehilangan kreativitas ketika harus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Begitu cekatan membangun jaringan kepentingan dengan rekanan, tetapi tidak mampu membangun jaringan investasi produktif.

Begitu piawai mengatur distribusi keuntungan bagi kelompoknya, tetapi tidak memiliki strategi meningkatkan pendapatan petani, nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM.

Tentu kritik ini tidak ditujukan kepada seluruh kepala daerah. Banyak pemimpin yang bekerja dengan integritas dan menunjukkan prestasi nyata. Namun, praktik penyalahgunaan kekuasaan harus terus dikritisi agar jabatan publik tidak berubah menjadi instrumen memperkaya diri.

Kepala daerah harus menyadari bahwa kekuasaan merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan kesempatan menikmati fasilitas dan mengumpulkan kekayaan.

APBD Harus Menghasilkan Kesejahteraan, Bukan Sekadar Habis Dibelanjakan

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan empat komponen utama pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto.

Keempat komponen tersebut semestinya menjadi landasan kepala daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan.

Keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari tingginya penyerapan APBD, banyaknya pembangunan fisik, atau penghargaan yang diterima.

Yang jauh lebih penting adalah seberapa besar anggaran tersebut mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, membuka lapangan kerja, menarik investasi, dan mengurangi kemiskinan.

Pembangunan gedung megah, perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial tidak otomatis memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Apalagi jika sebagian belanja daerah justru menjadi ruang perburuan rente melalui praktik pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan.

Ukuran keberhasilan kepala daerah bukan seberapa besar uang rakyat yang dihabiskan, melainkan seberapa besar kesejahteraan yang mampu diciptakan.

Sumatera Barat Membutuhkan Pemimpin Berjiwa Entrepreneur

Sumatera Barat sesungguhnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan, hingga industri kreatif.

Namun, potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak dikelola melalui kepemimpinan yang visioner dan profesional.

Kepala daerah harus mampu menghadirkan investasi, membangun industri pengolahan hasil pertanian, mengembangkan destinasi wisata, memperkuat UMKM, serta menciptakan ekosistem usaha yang produktif.

Jangan sampai daerah terus membanggakan kekayaan alam, tetapi masyarakatnya tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Jangan pula hasil pertanian terus dijual sebagai bahan mentah, sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati industri di luar daerah.

Kita membutuhkan pemimpin yang mampu mengubah potensi menjadi produktivitas, investasi menjadi lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan masyarakat.

Mengakhiri Mentalitas Negeri Pengemis

Transfer keuangan pemerintah pusat merupakan bagian penting dari sistem keuangan negara dan tetap diperlukan untuk menjamin pemerataan pembangunan.

Namun, ketergantungan fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi kepala daerah untuk berhenti berinovasi.

Kemandirian daerah harus dibangun melalui penguatan ekonomi produktif, peningkatan investasi, optimalisasi aset, pengembangan sumber pendapatan asli daerah yang sehat, serta pemberantasan kebocoran keuangan.

Sudah saatnya keberhasilan kepala daerah diukur dari pertumbuhan investasi, penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

Bukan sekadar popularitas, banyaknya penghargaan, atau kemegahan fasilitas jabatan.

Kepala daerah harus berhenti menjadi sekadar pengelola anggaran dan mulai tampil sebagai pencipta peluang ekonomi.

Penutup

Pernyataan Mendagri Tito Karnavian harus menjadi pengingat bahwa masa depan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan daerah.

Kita membutuhkan kepala daerah yang cerdas, berintegritas, berjiwa entrepreneur, memiliki kemampuan manajerial, serta keberanian menghadirkan perubahan nyata.

Jangan sampai seorang kepala daerah memiliki visi yang sangat tajam untuk mempertahankan kekuasaan dan mengumpulkan kekayaan, tetapi kehilangan akal dan gagasan ketika harus memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Jabatan kepala daerah bukan kesempatan untuk menjadi kaya karena rakyat, melainkan amanah untuk menjadikan rakyat lebih sejahtera.

Gunakan kecerdasan, ilmu pengetahuan, pengalaman, jaringan, dan seluruh kewenangan untuk membangun ekonomi daerah, bukan untuk membesarkan kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok.

Sebab, daerah yang miskin sumber daya masih memiliki harapan apabila dipimpin oleh orang yang cerdas dan berintegritas. Sebaliknya, daerah yang kaya raya pun dapat terus tertinggal apabila dipimpin oleh orang yang miskin visi dan lebih mencintai kekuasaan daripada rakyatnya.

Sudah saatnya daerah-daerah di Indonesia bangkit menjadi wilayah yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.

Jangan biarkan daerah kita selamanya menjadi NEGERI PENGEMIS di tengah kekayaan potensi yang dimilikinya.

Padang, 21 November 2026

Drs. H. Marlis, MM, C.Med
Ketua Umum DPN GENTA INDONESIA