NUSATIME.ID – Enam kelompok tani di Nagari Lagan Hilir Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, mendapatkan bantuan program Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier dari Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2026.

Total anggaran yang dikucurkan melalui APBN tersebut mencapai Rp600 juta. Masing-masing kelompok tani memperoleh alokasi sebesar Rp100 juta untuk mendukung perbaikan jaringan pengairan di kawasan pertanian.

Program ini dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) Kementerian Pertanian dengan melibatkan kelompok tani secara swadaya dalam pengerjaannya.

Wali Nagari Lagan Hilir Punggasan, Zainal Dt. Bagindo Sati, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan infrastruktur pertanian di wilayahnya.

Menurutnya, bantuan tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama petani yang mengandalkan ketersediaan air untuk mengelola lahan persawahan dan perkebunan jagung.

“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat atau Kementerian Pertanian yang telah membantu wilayah Nagari Lagan Hilir Punggasan ini, yaitu satu kelompok dapat Rp 100 juta. Itu ada enam kelompok masing-masing Rp100 juta,” ujar Zainal.

Ia menjelaskan, keberadaan jaringan irigasi yang dibangun melalui program tersebut mulai memberikan dampak terhadap distribusi air ke lahan pertanian.

Saat ini, sekitar sepertiga dari keseluruhan lahan yang membutuhkan pengairan sudah mulai mendapatkan aliran air melalui jaringan irigasi tersier.

Meski demikian, masih terdapat pekerjaan yang perlu dilanjutkan agar kebutuhan pengairan masyarakat dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Zainal berharap pemerintah terus memberikan perhatian terhadap persoalan irigasi di Nagari Lagan Hilir Punggasan, baik pada tahun ini maupun melalui program lanjutan pada tahun-tahun mendatang.

Pemulihan Irigasi Pascabencana Butuh Anggaran Besar

Kebutuhan perbaikan jaringan pengairan di Sumatera juga menjadi bagian dari agenda pemulihan infrastruktur pascabencana.

Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028, kebutuhan anggaran indikatif untuk pemulihan jaringan irigasi diperkirakan mencapai Rp1,38 triliun.

Kerusakan infrastruktur pengairan menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani karena dapat menghambat distribusi air ke lahan pertanian.

Jika tidak segera dipulihkan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi jadwal tanam, produktivitas sawah, hingga pendapatan petani di kawasan terdampak.

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengakui bahwa pemulihan permanen di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor masih membutuhkan waktu.

Besarnya cakupan kerusakan akibat bencana pada akhir 2025 menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat rehabilitasi berbagai fasilitas umum dan infrastruktur dasar.

Dalam konferensi pers setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026), Tito memaparkan luasnya dampak bencana di Sumatera.

“Yang mengungsi 2,1 juta orang lebih. Kemudian rumah yang rusak itu 184 ribu lebih, rusak berat 45.000 lebih. Kemudian ada fasilitas pendidikan sekolah, TK, SD, SMP, SMA 4.922 fasilitas, kesehatan 954, fasilitas ibadah yang rusak 1.563, jembatan 1.193 yang terdampak. Kemudian jalan 2.485 titik dengan sungai bahkan ada yang berubah aliran, itu 137 ruas.

“Jadi kita melihat bahwa skalanya luas sekali dan dampak kerusakannya sangat tinggi sekali,” kata Tito.

Ribuan Hektare Lahan Pertanian Sumbar Terdampak

Khusus sektor pertanian, Tito menyebutkan Aceh menjadi wilayah dengan dampak kerusakan lahan paling luas, yakni mencapai 31.464 hektare.

Sementara di Sumatera Barat, lahan pertanian yang terdampak bencana tercatat seluas 3.902 hektare. Berdasarkan laporan Menteri Pertanian, seluruh lahan tersebut telah kembali difungsikan.

“Perbaikan yang dilakukan di bidang pertanian atau persawahan. Sementara masalah perikanan terutama tambak yang terdampak kena lumpur dan lain-lain di Sumbar ada 255 hektare dan ini sedang dikerjakan oleh Menteri KKP,” jelas Tito.

Pemerintah juga mendorong percepatan pemulihan sungai, tanggul, jembatan, dan jaringan irigasi. Infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas pertanian, permukiman warga, serta upaya mengurangi risiko banjir susulan menjelang musim hujan.

Melalui Renduk PRRP Sumatera, pemerintah menargetkan rehabilitasi lahan persawahan seluas 71.584 hektare yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemulihan jaringan irigasi dan lahan pertanian diharapkan berjalan beriringan sehingga aktivitas produksi pangan masyarakat dapat kembali berlangsung secara optimal.

Program tersebut juga mengusung prinsip build back better, safer and sustainable, yakni membangun kembali infrastruktur dengan kualitas yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan.

Renduk PRRP sendiri merupakan dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026 sebagai pedoman pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.