- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi adanya potensi pengurangan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan akan segera bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas strategi pelaksanaan serta kebutuhan riil program tersebut.
- Pengurangan anggaran yang diperkirakan berjalan signifikan hingga mencapai Rp40 triliun ini merupakan usulan dari hasil evaluasi internal BGN, melengkapi revisi pagu anggaran sebelumnya yang telah turun dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
- Kementerian Keuangan akan memperketat pengawasan penggunaan dana MBG dengan menugaskan jajarannya di daerah untuk memantau pengelolaan anggaran di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala demi menjaga akuntabilitas program.
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi adanya kemungkinan penurunan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini. Meski demikian, pemerintah masih menunggu penjelasan rinci dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai strategi pelaksanaan program hingga akhir 2026 sebelum keputusan final diambil.
Dalam waktu dekat, Purbaya mengaku akan bertemu langsung dengan Kepala BGN untuk membahas arah kebijakan sekaligus menghitung kebutuhan riil anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Saya mau ketemu Ketua MBG minggu-minggu ini, mau lihat seperti apa akhirnya strateginya dia untuk tahun ini. Tapi yang jelas kemungkinan ada penurunan,” ujar Purbaya saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, dikutip Selasa (21/7/2026).
Pernyataan itu memperkuat sinyal bahwa anggaran MBG kembali akan mengalami penyesuaian setelah BGN melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pendanaan program di lapangan.
Meski mengakui adanya peluang pengurangan anggaran, Purbaya belum bersedia mengungkap besaran pemotongan yang akan dilakukan. Ia menegaskan bahwa usulan tersebut berasal dari hasil evaluasi internal BGN, bukan dari Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, saat dimintai tanggapan mengenai kabar efisiensi anggaran MBG hingga Rp40 triliun, Purbaya meminta publik menunggu penjelasan resmi dari BGN. Namun, ia mengisyaratkan bahwa pengurangan anggaran memang berpotensi cukup besar.
“Mungkin (sekitar Rp40 triliun). Tanya dia saja (BGN), dia lebih ngerti daripada saya. Nanti akan signifikan lah pemotongannya, tetapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN sendiri,” ucap Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).
Sebagai informasi, pagu anggaran MBG yang semula mencapai Rp335 triliun telah direvisi menjadi Rp268 triliun. Kini pemerintah masih menghitung kebutuhan riil program seiring evaluasi pelaksanaannya di berbagai daerah.
Selain membahas efisiensi anggaran, Kementerian Keuangan juga akan memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana MBG. Purbaya mengatakan pihaknya akan menugaskan jajaran Kementerian Keuangan di daerah untuk memantau pengelolaan anggaran di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pengawasan tersebut diharapkan segera berjalan agar penggunaan dana program tetap akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan perencanaan pemerintah.
“Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya,” kata Purbaya.
Langkah tersebut dilakukan mengingat MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah dengan alokasi anggaran yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak sekolah serta kelompok rentan.
Dalam waktu dekat, hasil pembahasan antara Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional akan menjadi penentu arah pelaksanaan MBG hingga akhir tahun, termasuk besaran anggaran yang dinilai benar-benar dibutuhkan berdasarkan perkembangan program di lapangan.
Tinggalkan Balasan