Oleh: Faisal Budiman, S.H.
(Wartawan Utama / Pemegang Number One Press Card)
Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat resmi ditutup. Panggung perhelatan telah usai, api obor telah dipadamkan, dan piala Juara Umum resmi disandang oleh Kota Padang. Namun, saat tirai penutup benar-benar dibongkar, satu pertanyaan mendasar melayang di udara. Siapa yang sebenarnya sukses, dan siapa yang benar-benar berprestasi?
Dalam gelaran multieven olahraga, slogan “Sukses Penyelenggaraan, Sukses Prestasi”hampir selalu menjadi mantra utama. Slogan ini megah, gagah, dan menentramkan. Namun, realita di panggung pertandingan sering kali berbicara bahasa yang jauh berbeda.
Jika ukuran kesuksesan hanya dinilai dari kata “event selesai dilaksanakan”, maka kewajiban pihak terkait memang telah gugur. Acara telah digelar, medali telah dibagikan. Namun, olahraga bukan sekadar centang hijau pada daftar absensi laporan pertanggungjawaban.
Pemandangan di arena menunjukkan wajah yang kurang elok. Dari urusan kostum kontingen yang terkesan mendadak, hingga prosesi Upacara Penyerahan Medali (UPP) yang terkesan “apa adanya”, seolah yang penting medali pemenang dikalungkan dan tugas usai. Segala sesuatu yang dipaksakan sejak tahap perencanaan tentu melahirkan risiko besar di panggung eksekusi.
Persoalan ini bukan tanpa peringatan. Sejak awal, berbagai pihak dan insan olahraga telah menyuarakan agar ajang ini dipersiapkan dengan lebih matang. Namun, ketika kehendak untuk memaksakan gelaran lebih dominan daripada kesiapan tata kelola, maka kualitas penyelenggaraanlah yang menjadi korbannya.
Persoalan di lapangan memang acap kali dipandang sebagai bagian dari dinamika kompetisi. Kericuhan di arena pertandingan kerap dianggap sebagai “bumbu” dalam panasnya tensi pemburuan medali.
Masyarakat Minang memiliki pepatah yang sangat arif untuk melukiskan dinamika perhelatan besar: “Baralek gadang tantu ado piriang nan pacah, rundang bagolek tantu ado gulai nan tumpah.” Sebuah perumpamaan indah bahwa dalam hajatan besar, wajar jika ada sedikit kekhilafan atau kekacauan kecil.
Namun, pertanyaan kritisnya adalah. Apakah pepatah ini masih cocok dan relevan untuk dijadikan benteng pembenaran?
Pepatah itu mengandaikan piring pecah sebagai hal yang tak disengaja dan berjumlah sedikit. Sementara pada Porprov kali ini, “piring yang pecah” seolah lebih banyak daripada piring yang tersedia di meja makan.
Laga olahraga beregu yang seharusnya menjunjung tinggi fair play justru berulang kali diwarnai aksi kekerasan. Arena futsal memanas hingga aksi adu jotos, dan puncaknya terpampang nyata pada final cabang sepak bola olahraga paling bergengsi yang berubah menjadi panggung baku hantam antar pemain di tengah lapangan. Ketika arena olahraga berganti menjadi arena adu fisik, kita tidak lagi berbicara tentang “dinamika”, melainkan tentang kegagalan penegakan disiplin, regulasi, dan pembinaan mental atlet.
Apakah tujuan Porprov tercapai? Jawabannya berada di persimpangan jalan, bisa iya, bisa tidak. Iya, jika kriterianya sekadar menggugurkan kewajiban kalender kegiatan, membagi medali, dan mengumumkan Kota Padang sebagai pemegang mahkota Juara Umum di atas kertas.
Tidak, jika kita menuntut Porprov sebagai muara pembinaan atlet berkarakter, penataan manajemen olahraga yang profesional, serta penyediaan standar keselamatan dan kenyamanan bertanding yang mumpuni.
Ajang multieven olahraga idealnya menjadi tempat atlet unjuk kebolehan terbaik dalam iklim yang sportif dan bermartabat. Bukan tempat di mana sportivitas ditumbalkan demi mengejar tenggat waktu pelaksanaan.
Publik dan insan olahraga tentu berhak menilai. Porprov Sumbar kali ini harus menjadi cermin besar bagi seluruh pemangku kepentingan. Jangan sampai perhelatan olahraga di daerah terus-menerus terjebak pada pola lama yang penting terlaksana, sukses atau tidak affairs belakangan.
Sebab, jika piring terus-menerus pecah di setiap baralek gadang, pada akhirnya kita tidak akan punya lagi piring tersisa untuk menyajikan prestasi di tingkat nasional. (**)
Tinggalkan Balasan