TANAH DATAR, NUSATIME.ID — Sebuah baliho berukuran besar terpampang di kawasan Pasa Rabaa Sawah Parik, Nagari Panyalaian, Kabupaten Tanah Datar. Baliho tersebut memuat pernyataan tegas dari warga lokal. “Kami masyarakat dan pemuda Jorong Pasa Rabaa, Sawah Parik dan Pencuran Tinggi, yang terdampak trase tol Sicincin-Bukittinggi menyatakan menolak trase tol melewati kampung kami.”
Kehadiran baliho ini menjadi penegas bahwa polemik pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatra koridor Padang–Pekanbaru, khususnya Seksi Sicincin–Bukittinggi, masih menyisakan riak. Meskipun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) bersama tim gabungan intens melakukan penyelesaian, mediasi, hingga penyesuaian trase di berbagai titik, benturan di tingkat tapak terbukti belum sepenuhnya usai.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bukittinggi–Sicincin. Pemprov memastikan proses sosialisasi hingga pembebasan lahan akan mengedepankan dialog humanis demi melindungi hak-hak masyarakat terdampak.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi, dalam Rapat Pembahasan Persiapan dan Percepatan Pembangunan Tol Pekanbaru–Padang ruas Bukittinggi–Sicincin di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Jati, Kota Padang, Kamis (10/9/2026).
Arry menyatakan bahwa Pemprov Sumbar siap menerjunkan tim langsung ke lapangan guna melakukan pendekatan persuasif, khususnya membangun komunikasi dari hati ke hati dengan masyarakat dan tokoh adat ninik mamak.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap turun langsung ke lapangan, melakukan pendekatan secara persuasif dan berdialog dengan masyarakat serta ninik mamak yang terdampak,” tegas Arry.
Ia menambahkan, dukungan penuh diberikan mulai dari tahap sosialisasi, pembebasan lahan, hingga Penetapan Lokasi (Penlok). Pemprov ingin memastikan seluruh proses berjalan transparan tanpa memicu konflik sosial. (**)
Tinggalkan Balasan