PADANG, NUSATIME. ID — Di tengah ruang gerak anggaran yang makin menghimpit, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengambil sikap tegas terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Mahyeldi mewanti-wanti agar seluruh Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Sumbar benar-benar murni menyasar urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Ketegasan ini disampaikan Mahyeldi usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD 2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Senin (14/9/2026).
Mahyeldi menyambut baik dan menyepakati masukan dari seluruh fraksi DPRD yang menuntut konsentrasi anggaran pada ranah kewenangan provinsi. Bagi Gubernur, ini bukan sekadar retorika, melainkan solusi krusial di tengah keterbatasan ruang fiskal Sumbar saat ini.
“Kami sangat sepakat dengan itu. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus konsen dengan kewenangan-kewenangan provinsi. Apalagi saat sekarang ini fiskal kita sangat terbatas. Maka, kita harapkan teman-teman di DPRD juga harus sejalan dengan ini,” ujar Mahyeldi.
Sikap saling sepakat antara eksekutif dan legislatif ini, menurut Mahyeldi, harus diuji secara nyata pada meja pembahasan RAPBD 2027, khususnya saat verifikasi usulan pokir. Ia tak ingin ada standar ganda dalam penganggaran, di satu sisi menyuarakan efisiensi dan fokus kewenangan, namun di sisi lain menyelipkan usulan program yang melenceng dari ranah tanggung jawab provinsi.
“Jangan sampai kita menyampaikan bahwa kita harus fokus pada kewenangan provinsi, tetapi ketika pembahasan anggaran berlangsung justru ada usulan yang tidak sesuai dengan kewenangan tersebut,” serunya.
Guna memastikan aturan main ini berjalan tanpa celah, Mahyeldi mengaku telah menerbitkan instruksi langsung kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD diminta melakukan penyisiran ketat terhadap setiap detail usulan yang masuk.
“Saya sudah tegaskan kepada TAPD, ketika ada yang tidak sesuai dengan kewenangan, maka pokirnya tidak akan bisa dijalankan,” tegas Gubernur tanpa kompromi.
Langkah tegas ini diharapkan mampu menjadikan keterbatasan fiskal tahun 2027 bukan sebagai hambatan, melainkan titik balik sinergi antara Pemprov dan DPRD Sumbar. Dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan transparan, setiap rupiah APBD 2027 dipastikan memberi dampak maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. (**)
Tinggalkan Balasan