PADANG, NUSATIME.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Penentuan program prioritas mendesak diselaraskan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal kementerian/lembaga agar pemulihan berjalan tepat sasaran.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa indikator keberhasilan pemulihan pascabencana tidak boleh sekadar mengukur selesainya fisik bangunan (output), melainkan dampak nyata (outcome) yang dirasakan masyarakat.
“Penentuan prioritas harus berorientasi pada dampak, bukan sekadar penyelesaian proyek. Infrastruktur yang dibangun wajib terintegrasi dengan kebutuhan kawasan, seperti akses jalan, air bersih, sanitasi, hingga pemulihan ekonomi warga,” kata Mahyeldi dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).
Mahyeldi menggarisbawahi pentingnya akurasi data dan kelancaran koordinasi lintas sektor, khususnya dalam penanganan hunian tetap (huntap) yang menyebar di empat daerah terdampak parah, yakni Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Kota Padang, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Ia juga meminta seluruh instansi vertikal, balai kementerian, serta pemerintah kabupaten/kota menginventarisasi kebutuhan pembangunan yang belum tertampung pada Tahun Anggaran 2026. Data tersebut nantinya dijadikan dasar pengusulan program Rencana Kerja T.A. 2027.
“Jika ada potensi hambatan di lapangan, harus segera dibahas bersama solusi konkretnya. Jangan sampai ketidaksinkronan perencanaan membuat pemulihan pelayanan publik dan ekonomi masyarakat terhambat,” tegasnya. (**)
Tinggalkan Balasan