JAKARTA, NUSATIME.ID — Pemerintah Kota Padang mulai mematangkan pengajuan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Langkah ini diambil untuk menutup keterbatasan APBD dalam membiayai infrastruktur perikanan, revitalisasi sentra pengolahan, serta pemenuhan rantai pasok pangan daerah.
Kepastian tersebut mengemuka dalam rangkaian koordinasi teknis Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang bersama jajaran direktorat teknis KKP RI di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie, menyatakan bahwa pengajuan program prioritas ke pemerintah pusat merupakan arahan Wali Kota Fadly Amran guna mempercepat pembangunan sektor kelautan di daerah.
“Kami berupaya menjemput peluang dukungan dari pemerintah pusat agar program prioritas sektor perikanan di Kota Padang bisa direalisasikan. Harapannya, dukungan ini dapat memperkuat fasilitas pengolahan, mengembangkan usaha perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini,” kata Richie di Jakarta, Kamis.
Salah satu poin strategis yang diajukan Pemko Padang adalah penerapan teknologi Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) dan Minapadi. Program budi daya ini dirancang untuk menyokong kebutuhan bahan baku program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Dalam skemanya, Pemko Padang mendorong kerja sama langsung antara pembudi daya ikan lokal dengan 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh wilayah kota.
“Untuk Mini RAS dan Minapadi, kami mendorong agar program tersebut terhubung dengan Makan Bergizi Gratis. Kami juga merencanakan kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 SPPG se-Kota Padang agar hasil panen terserap dengan baik sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat,” ujar Richie.
Selain rantai pasok gizi lokal, Pemko Padang mengajukan anggaran revitalisasi UPT Sentra Pengolahan Perikanan (SPP) Pasia Nan Tigo. Pembenahan fasilitas pengolahan ini ditargetkan untuk meningkatkan standar mutu produk olahan perikanan daerah agar mampu masuk ke pasar ekspor. Usulan ini mendapat lampu hijau dari KKP RI untuk diprioritaskan pada alokasi APBN 2027.
Di sektor penataan pesisir, Pemko Padang menyodorkan konsep Kampung Nelayan Merah Putih Tematik Batang Arau. Integrasi yang ditawarkan mencakup aktivitas perikanan tangkap, wisata bahari, industri kuliner olahan, dan kawasan cagar budaya Kota Tua—sekaligus memperkuat pengajuan Kota Padang ke dalam jejaring Kota Gastronomi UNESCO. Tim teknis KKP RI dijadwalkan turun ke lokasi untuk melakukan verifikasi lapangan.
Pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti rumput laut dan ikan kerapu juga dimasukkan dalam dokumen usulan guna menarik investasi serta membuka jalur distribusi ekspor.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran KKP RI yang menerima pemaparan meliputi Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry, Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ady Chandra, Direktur Ikan Air Tawar Gemi Triastutik, Direktur Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya Enggar Sadtopo, serta Direktur Rumput Laut Nono Hartanto.
Sementara dari pihak teknis Pemko Padang turut hadir Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Elvida serta Kepala UPT SPP Pasia Nan Tigo Titin Sumarni.(**)
Tinggalkan Balasan