PADANG, NUSATIME.ID — Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) sepakat memperketat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta penanganan potensi bencana alam di wilayah tersebut.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Kapolda Sumbar Irjen Pol. Jawari di Istana Gubernuran, Padang, Jumat (16/10/2026).
Gubernur Mahyeldi menegaskan, integrasi antara pemda dan aparat penegak hukum menjadi syarat mutlak dalam merespons dinamika daerah. Kolaborasi tidak hanya difokuskan pada penegakan hukum dan pencegahan kejahatan, melainkan juga respons cepat (quick response) saat situasi darurat bencana.
“Sinergi dengan Polda harus berdampak langsung pada keselamatan warga. Baik itu penanganan kejahatan, ketertiban umum, hingga kesiapsiagaan meminimalkan risiko bencana di daerah,” kata Mahyeldi.
Menurutnya, efektivitas pelayanan publik dan kelancaran program pembangunan sangat bergantung pada stabilitas keamanan daerah. Oleh karena itu, koordinasi fungsional di lapangan—seperti keterlibatan Satpol PP dan jajaran kepolisian—akan terus ditingkatkan.
Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Jawari menyatakan keterpaduan langkah kepolisian dan pemda diorientasikan sepenuhnya pada perlindungan masyarakat. Pihaknya berkomitmen memperkuat langkah preventif guna menekan angka kriminalitas di Sumbar.
“Integrasi tugas penjagaan kamtibmas muaranya adalah keselamatan rakyat. Orientasi kami jelas: menekan potensi kejahatan dan memastikan masyarakat merasa aman,” ujar Jawari.
Melalui sinergi ini, kedua instansi menargetkan sistem mitigasi keamanan dan tanggap darurat yang lebih terukur demi mendukung iklim investasi dan iklim sosial masyarakat yang kondusif. (**)
Tinggalkan Balasan