Oleh: Faisal Budiman, S.H.
(Wartawan Utama / Pemegang Number One Press Card)
Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat kini diambang paradoks. Niat mulia mencetak atlet berprestasi justru terancam berubah menjadi panggung pemaksaan yang tidak masuk akal. Di saat mayoritas KONI Kabupaten/Kota menjerit memohon pergeseran jadwal dari Oktober ke November, pihak penyelenggara justru memilih bungkam dan bersikap kaku.
Ini bukan permintaan pembatalan, bukan pula upaya mengulur waktu tanpa alasan. Ini adalah permohonan logis, menggeser jadwal hanya satu bulan. Alasan daerah sangat jelas dan valid, yakni pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) di berbagai daerah yang belum tuntas.
Memaksa Porprov tetap bergulir di bulan Oktober tanpa ketukan palu APBD-P sama saja dengan menjerumuskan pengurus daerah, atlet, dan pelatih ke dalam bencana keuangan.
Lantas, mengapa pihak penyelenggara begitu bebal dan enggan mendengarkan aspirasi dari bawah? Sikap arogan ini memancing pertanyaan besar bagi seluruh insan olahraga Ranah Minang. Ada apa sebenarnya?
Memaksakan helat akbar tanpa kepastian dana APBD-P berarti membiarkan atlet bertanding dengan gizi seadanya, penginapan tak layak, dan peralatan minim. Pengurus daerah dipaksa berutang atau mengorbankan hak-hak pelatih.
Satu bulan adalah waktu yang sangat singkat untuk sebuah penyesuaian demi keselamatan administrasi dan kelayakan logistik. Mengapa kelonggaran seminggu, dua minggu begitu mahal untuk diberikan jika tujuannya demi kelancaran bersama.
Porprov adalah milik seluruh daerah di Sumatera Barat, bukan proyek milik segelintir elite di tingkat provinsi. Mengabaikan kondisi riil keuangan kabupaten/kota menunjukkan betapa jauhnya pihak penyelenggara dari empati dan realitas di lapangan.
Keengganan mengabulkan pergeseran jadwal ini memicu spekulasi liar. Apakah ada tenggat proyek tertentu yang dikejar? Atau ada ego kelembagaan yang sengaja dipertahankan demi gengsi politik birokrasi olahraga, meski harus mengorbankan kualitas kompetisi?
Pihak penyelenggara harus ingat, tidak ada Porprov yang sukses jika kontingen daerah bertanding dalam keadaan berdarah-darah secara finansial.
Turunkan ego, hentikan sikap menutup mata, dan kabulkan pergeseran jadwal ke November. Jangan korbankan keringat atlet dan marwah olahraga Ranah Minang hanya demi mempertahankan jadwal yang tidak fleksibel!
Agar jalan buntu ini tidak makin merugikan olahraga Ranah Minang, pihak terkait perlu segera mengambil tiga langkah taktis. Dudukkan seluruh ketua KONI Kabupaten/Kota, Dispora, dan Banggar DPRD dalam satu meja audit kesiapan keuangan daerah secara transparan.
Terbitkan keputusan resmi pergeseran jadwal ke pertengahan November sebagai kompromi aman yang memberi napas bagi pengesahan APBD-P tanpa mengganggu agenda olahraga nasional berikutnya.
Bentuk tim asistensi bersama untuk menjamin kelancaran administrasi pencairan dana daerah agar begitu ketok palu APBD-P, seluruh kebutuhan kontingen langsung terdistribusi secara cepat dan sah secara hukum. (**)
Tinggalkan Balasan