- Pemerintah Kota Padang meluncurkan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) guna meningkatkan kualitas SDM dan menekan perilaku berisiko remaja, seperti pernikahan usia dini serta masalah kesehatan reproduksi.
- Kurikulum SSK diterapkan secara bertahap, mulai dari pembentukan karakter keluarga di tingkat dasar hingga isu pertumbuhan penduduk dan pendewasaan usia perkawinan di jenjang menengah.
- Pemerintah daerah menginstruksikan tenaga pendidik untuk merealisasikan program secara kreatif dan berkelanjutan melalui sinergi lintas instansi, termasuk Disdikbud, Kemenag, dan BKKBN Sumatera Barat.
PADANG, NUSATIME.ID — Pengelolaan kependudukan di Kota Padang tidak lagi sekadar berfokus pada pemetaan jumlah jiwa atau kepadatan penduduk. Pemerintah Kota Padang kini menggeser fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengintegrasikan literasi kependudukan langsung ke dalam materi pembelajaran di sekolah.
Langkah ini diambil guna menekan maraknya perilaku berisiko di kalangan remaja, seperti pernikahan usia dini, masalah kesehatan reproduksi, serta minimnya perencanaan masa depan bagi generasi muda.
Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, menegaskan bahwa persoalan kependudukan saling berkaitan erat dengan struktur umur, tingkat pendidikan, ketenagakerjaan, hingga kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Karena itu, penanganannya tidak bisa lagi menggunakan cara konvensional.
“Peluncuran Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pemahaman generasi muda sekaligus merajut sinergi yang solid antara pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat,” ujar Raju dalam sosialisasi program di Balai Kota Padang, Kamis (15/10/2026).
Raju menginstruksikan para kepala sekolah dan tenaga pendidik agar tidak menjadikan program ini sebatas kegiatan simbolis. Pembelajaran kependudukan harus hidup dan diintegrasikan secara kreatif ke dalam mata pelajaran yang relevan tanpa mengabaikan jenjang usia peserta didik.
“Mari kita wujudkan komitmen ini melalui aksi nyata di sekolah masing-masing, baik dengan mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam mata pelajaran maupun mengembangkan media edukasi yang kreatif,” tambahnya di hadapan jajaran Kepala SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA se-Kota Padang.
Penerapan kurikulum SSK dirancang bertahap agar materi teknis kependudukan dapat diserap dengan tepat oleh siswa.
Tingkat dasar (SD/MI), penanaman pemahaman difokuskan pada pengenalan peran keluarga, nilai-nilai keberagaman, serta habituasi menjaga kebersihan lingkungan.
Tingkat menengah (SMP/MTs & SMA/SMK/MA), materi dikembangkan ke isu krusial seperti laju pertumbuhan penduduk, kesehatan remaja, pendewasaan usia perkawinan (PUP), hingga strategi mitigasi perilaku berisiko.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman, menyampaikan bahwa keberhasilan literasi kependudukan di sekolah menjadi kunci jangka panjang pembangunan daerah.
“Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperkuat pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan sebagai salah satu upaya meningkatkan literasi kependudukan di lingkungan satuan pendidikan,” terang Boby.
Ia menambahkan, program sinergis antara Pemko Padang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta BKKBN Sumatera Barat ini sangat bergantung pada komitmen kepala sekolah, guru, dan pengawas dalam mengawal implementasinya di kelas secara konsisten.(**)
Tinggalkan Balasan