NUSATIME.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat, membuka kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa, hingga tenaga outsourcing untuk memiliki rumah melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program tersebut disosialisasikan sebagai upaya memberikan kemudahan akses pembiayaan rumah bersubsidi bagi pegawai di lingkungan Pemkot Pariaman yang belum memiliki hunian sendiri.
Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, mengatakan kepemilikan rumah masih menjadi tantangan bagi sebagian pegawai, terutama ASN pada golongan tertentu dan tenaga outsourcing.
“Saya menyadari sepenuhnya, bagi sebagian pegawai khususnya rekan-rekan ASN golongan tertentu dan tenaga outsourcing di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman memiliki rumah sendiri sering kali terasa seperti impian yang berat,” kata Mulyadi saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Program KPR Sejahtera FLPP di Pariaman, Jumat (20/11/2026).
Ia mengungkapkan, masih terdapat ASN, perangkat desa, dan tenaga outsourcing yang belum mempunyai rumah pribadi sehingga harus tinggal bersama orang tua maupun mertua.

Menurut Mulyadi, rumah layak huni merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sekaligus menjadi salah satu fondasi dalam membangun ketahanan keluarga.
Karena itu, kehadiran program KPR Sejahtera FLPP diharapkan dapat membuka peluang bagi pegawai Pemkot Pariaman untuk mendapatkan tempat tinggal dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.
Untuk mempermudah akses informasi, Mulyadi meminta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman menyediakan gerai konsultasi khusus program perumahan di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Dengan adanya layanan tersebut, pegawai yang berminat dapat memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai program pembiayaan rumah bersubsidi.
Mulyadi menjelaskan, sosialisasi yang melibatkan Direktur Tresuri dan Investasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) serta sejumlah perbankan itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh jajaran pegawai.
Ia menilai kepastian tempat tinggal bagi pegawai beserta keluarganya juga memiliki kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebab, pegawai yang memiliki tempat tinggal lebih pasti diharapkan dapat menjalankan pekerjaan dengan lebih tenang dan nyaman.
Selain itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan Pemkot Pariaman terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Melalui KPR FLPP, para pegawai diharapkan mendapatkan pemahaman mengenai fasilitas pembiayaan perumahan, persyaratan pengajuan, hingga tahapan untuk memiliki rumah dengan skema yang lebih terjangkau.
“Kami berpesan kepada seluruh peserta sosialisasi agar menggunakan kesempatan ini dengan baik,” ujar Mulyadi.



Tinggalkan Balasan