YOGYAKARTA, NUSATIME.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjajaki dukungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mengusulkan Mr. Assaat Datuk Mudo sebagai Pahlawan Nasional pada 2027. Upaya ini bertumpu pada rekam jejak Mr. Assaat saat menjaga keberlangsungan Republik Indonesia di Yogyakarta pada era Republik Indonesia Serikat (RIS).

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kantor Gubernur DIY, Jumat (20/11/2026), untuk menyampaikan rencana pengusulan tersebut. Menurut Mahyeldi, dukungan DIY diperlukan karena Yogyakarta menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan perjuangan Mr. Assaat pada periode krusial pasca-pengakuan kedaulatan.

“Kedatangan kita ke sini adalah memohon dukungan Ngarsa Dalem berkaitan dengan pengajuan Mr. Assaat sebagai Pahlawan Nasional,” kata Mahyeldi seusai pertemuan.

Saat ini, Pemprov Sumbar bersama masyarakat Banuhampu, Kabupaten Agam, daerah asal Mr. Assaat, sedang menyiapkan dokumen dan naskah kajian sejarah sebagai syarat pengusulan. Tim pengusul juga telah menelusuri jejak sejarah tokoh tersebut di Yogyakarta, termasuk di Gedung Agung.

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan terbuka terhadap rencana tersebut dan menunggu naskah kajian dari tim pengusul. Ia menyarankan agar berkas usulan diserahkan kepada Kementerian Sosial paling lambat tiga hingga empat bulan sebelum November 2027 agar proses administrasi dan verifikasi berjalan matang.

“Kami menunggu naskahnya saja. Karena tim ini juga ada yang tinggal di Jogja. Harapannya, mungkin tiga sampai empat bulan sebelum November sudah bisa diserahkan ke Kementerian Sosial,” ujar Sri Sultan.

Ketua Tim Pengusul, Akmal Famajra, menjelaskan bahwa argumen utama pengusulan Mr. Assaat terletak pada perannya mempertahankan kesinambungan pemerintahan Republik Indonesia ketika negara berbentuk federal RIS. Pada 27 Desember 1949, Soekarno menjabat sebagai Presiden RIS, sementara Mr. Assaat mengemban tugas sebagai Presiden Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta, salah satu negara bagian RIS, hingga 15 Agustus 1950.

“Mr. Assaat adalah presiden ketika pemerintahan RIS. Kalau pemerintahan RIS tidak memiliki Presiden Republik Indonesia, maka RI-nya terputus. Soekarno menjadi Presiden RIS waktu itu, sehingga Mr. Assaat yang menjadi Presiden Republik Indonesia,” kata Akmal.

Selain aspek ketatanegaraan, tim pengusul juga menyoroti peran Mr. Assaat dalam penguatan kelembagaan pendidikan tinggi di Yogyakarta. Sehari sebelum masa jabatannya berakhir, yakni pada 14 Agustus 1950, Mr. Assaat menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1950 yang mengatur kedudukan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta.

“Statuta UGM itu dia yang menandatangani. Di dalam statuta itu ditegaskan bahwa UGM berkedudukan di Jogja, sehingga tidak bisa dibawa ke Jakarta,” ujar Akmal. (**)