- Kepemimpinan organisasi olahraga dinilai kerap dicederai oleh perilaku otoriter oknum pengurus yang memaksakan kehendak dan mengabaikan kritik demi melayani ambisi pribadi.
- Terjadi degradasi etika melalui manipulasi regulasi dan penerapan standar ganda, di mana aturan baku diubah secara sepihak untuk memberi ruang bagi kepentingan tertentu.
- Dampak destruktif dari pelanggaran aturan ini mengancam kepastian hukum tatanan olahraga, sehingga memerlukan pengawasan presisi dan komitmen kolektif untuk menegakkan statuta tanpa kompromi.
Oleh: Faisal Budiman, S.H.
(Wartawan Utama / Pemegang Number One Press Card)
Dalam panggung olahraga, nilai paling sakral yang dijunjung tinggi adalah integritas dan fair play. Namun, di balik megahnya stadion dan riuh tepuk tangan suporter, arena organisasi olahraga kerap kali menjadi panggung kelam bagi dinamika kekuasaan. Di sanalah kita menjumpai figur elit pengurus yang bertindak layaknya “penguasa tunggal”, memaksakan kehendak, tuli terhadap kritik, serta memperlakukan statuta organisasi tak lebih dari sekadar pasal fleksibel yang bisa diakali sesuai selera.
Secara psikologis, karakter ini bekerja dalam mode tunggal, tujuan menghalalkan segala cara. Di bawah kendali ego yang membesar, hak orang lain untuk didengar mendadak hilang dari ruang pertimbangan. Keluhan, masukan, hingga jeritan dampak dari keputusan yang diambilnya diperlakukan sebagai angin lalu atau sekadar “suara bising” yang menghambat ambisi. Perilaku ini bukan lagi sekadar bentuk ketegangan sikap, melainkan manifestasi dari kebiasaan manipulatif yang merusak tata krama berinteraksi.
Hal yang paling merusak dari tabiat ini bukanlah sekadar ambisinya, melainkan bagaimana ia memperlakukan aturan main. Ketika kesepakatan bersama telah dikunci dan pintu kesempatan resmi ditutup, figur semacam ini tidak akan berhenti. Ia akan mencari celah, mengakali regulasi, hingga melakukan manuver di balik layar demi melanggarkan kepentingannya.
Secara culas, aturan yang awalnya disepakati bersama bisa diubah secara sepihak di tengah jalan. Lebih jauh lagi, kesempatan atau pintu yang sudah secara sah ditutup untuk umum, tiba-tiba dapat dibocorkan kembali hanya demi memberi karpet merah bagi kepentingannya sendiri atau kepentingan pihak luar yang menguntungkannya.
Erosi etika terjadi saat standar ganda diberlakukan, aturan mengikat secara ketat untuk orang lain, tetapi lentur dan bisa dikompromikan jika menyangkut kepentingan sang pemutus kehendak.
Perilaku memaksakan kehendak yang diiringi manipulasi regulasi ini membawa dampak destructif yang sistemik. Anggota organisasi olahraga atau masyarakat merasa ditipu oleh tatanan yang mereka percayai.
Ketika komitmen awal dapat dianulir sewaktu-waktu demi ambisi personal, tidak ada lagi kepastian hukum atau norma yang bisa dipegang.
Pembiaran terhadap tabiat ini menjadi legitimasi berbahaya bahwa untuk berhasil, seseorang hanya perlu cukup licik dan cukup bebal terhadap keluhan orang lain.
Sikap tuli terhadap keluhan dan gemar mengakali aturan adalah sinyal bahaya bagi kesehatan setiap komunitas atau organisasi olahraga. Sebuah tatanan tidak boleh disandera oleh syahwat politik atau kehendak pribadi satu figur.
Untuk meredam tabiat ini, dibutuhkan sistem pengawasan yang presisi dan keberanian kolektif untuk berkata “tidak”. Kesepakatan yang telah dibuat harus dijaga integritasnya tanpa kompromi. Sebab, jika satu kali pintu yang telah ditutup dibiarkan terbuka kembali demi akal-akalan ego individu, maka pada saat itulah kita sedang meruntuhkan pondasi keadilan bersama. (**)
Tinggalkan Balasan