NUSATIME.ID – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai mempersiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

Langkah tersebut dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha BPR LPN Labuh Gunung pada 19 November 2026 melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026.

LPS selanjutnya akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data simpanan nasabah beserta dokumen pendukung lainnya.

Tahapan ini bertujuan memastikan simpanan yang memenuhi persyaratan penjaminan dan berhak mendapatkan pembayaran klaim.

Proses pemeriksaan tersebut ditargetkan rampung paling lama 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha bank, atau selambat-lambatnya pada 13 April 2027.

Pembayaran klaim kepada nasabah akan dilakukan secara bertahap selama periode verifikasi berlangsung. Seluruh dana untuk pembayaran tersebut bersumber dari LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

LPS menegaskan, penanganan bank yang dicabut izin usahanya tidak hanya berfokus pada proses likuidasi aset, tetapi juga memastikan hak nasabah yang memenuhi ketentuan penjaminan dapat segera dipenuhi.

Damaiyanti mengatakan, kecepatan pelayanan menjadi salah satu perhatian LPS dalam memproses pembayaran klaim.

Namun, ketelitian dan ketepatan verifikasi tetap menjadi bagian penting agar pembayaran dilakukan sesuai aturan.

“Kecepatan menjadi salah satu fokus LPS dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, namun kami juga memastikan setiap proses dilakukan secara cermat dan tepat. Kami terus mengoptimalkan proses verifikasi dan pembayaran klaim agar nasabah yang memenuhi persyaratan penjaminan dapat segera memperoleh dananya. Dengan demikian, LPS tidak hanya berupaya memberikan pelayanan yang cepat, tetapi juga memastikan hak nasabah terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Damaiyanti.

Nasabah Harus Memenuhi Persyaratan 3T

LPS mengingatkan nasabah BPR LPN Labuh Gunung agar memastikan simpanan mereka memenuhi tiga persyaratan penjaminan yang dikenal dengan prinsip 3T.

Ketiga ketentuan tersebut meliputi:

  1. Tercatat, yakni simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank.

  2. Tingkat bunga, yaitu bunga simpanan yang diterima tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS.

  3. Tidak melakukan tindakan melanggar hukum, yang dapat merugikan pihak bank.

Nasabah dapat memantau status simpanannya melalui kantor BPR LPN Labuh Gunung maupun situs resmi LPS di www.lps.go.id setelah pengumuman pembayaran klaim penjaminan diterbitkan.

LPS juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan jasa pengurusan klaim dengan meminta imbalan atau biaya tertentu.

Seluruh proses pembayaran klaim penjaminan dilaksanakan sesuai ketentuan LPS sehingga nasabah tidak perlu menggunakan jasa perantara berbayar.

Di sisi lain, pencabutan izin usaha BPR LPN Labuh Gunung tidak menghapus kewajiban nasabah yang memiliki pinjaman di bank tersebut.

Nasabah yang berstatus sebagai debitur tetap harus melaksanakan pembayaran cicilan maupun pelunasan pinjaman sesuai kewajiban yang berlaku.

Pembayaran dapat dilakukan melalui kantor BPR LPN Labuh Gunung dengan terlebih dahulu menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pembayaran klaim penjaminan simpanan maupun pelaksanaan likuidasi, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS melalui nomor telepon 154 atau WhatsApp 08111-154-154.

Dengan proses verifikasi yang ditargetkan selesai paling lambat 13 April 2027, LPS berharap nasabah yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh kepastian atas simpanan mereka.