PADANG PARIAMAN, NUSATIME.ID — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengambil langkah progresif dalam membenahi tata kelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kini resmi dialihkan dari sistem konvensional menuju digital melalui penerapan aplikasi terintegrasi, SIKANDA-BLUD.

Langkah transformasi digital ini diresmikan di tengah agenda pembinaan tata kelola keuangan BLUD, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dan BOKKB, serta penyusunan laporan barang milik daerah di Padang, Kamis (12/11/2026).

Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, dalam arahannya menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar pembaruan perangkat kerja, melainkan momentum perombakan paradigma birokrasi. Ia secara tegas mengkritisi pola pikir lama aparatur yang kerap terjebak pada orientasi serapan anggaran semata tanpa mengukur dampak nyata bagi masyarakat.

“Jangan sampai kita berpikir hanya bagaimana anggaran terserap. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas John Kenedy di hadapan para pengelola keuangan.

Melalui aplikasi SIKANDA-BLUD, pemerintah daerah menargetkan terciptanya transparansi dan efisiensi yang lebih terukur. Sistem ini memungkinkan pemantauan kinerja instansi pengelola BLUD secara real time, baik dari aspek kecepatan pelaksanaan maupun akurasi pencatatan administratif.

Kendati demikian, Bupati mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi tidak akan berdampak optimal tanpa diimbangi oleh kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

“Sebagus apa pun aplikasinya, tidak akan berjalan maksimal kalau tidak didukung oleh petugas yang handal. Karena itu, ikuti pelatihan ini dengan serius. Kita harus menyadari bahwa kegiatan ini menggunakan uang rakyat,” imbuhnya.

Digitalisasi ini juga diharapkan menjadi pilar utama dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sekaligus meminimalkan human error dan mempercepat proses administrasi keuangan di lingkup RSUD, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), hingga jajaran Puskesmas.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Padang Pariaman, M. Fadhly, mengungkapkan bahwa transisi dari sistem manual ke digital ini didasari oleh urgensi efisiensi pengawasan. Selama ini, kompleksitas pencatatan keuangan BLUD kerap menjadi hambatan tersendiri bagi para pengelola di lini bawah.

“Aplikasi SIKANDA digunakan untuk memonitor realisasi BLUD secara real time. Dengan berkurangnya beban administrasi manual, para pengelola keuangan dapat lebih fokus mendukung peningkatan mutu pelayanan publik kepada masyarakat,” pungkas Fadhly.

Melalui penerapan SIKANDA-BLUD, Pemkab Padang Pariaman optimistis tata kelola keuangan daerah ke depan akan semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi penuh pada hasil akhir (outcome), bukan sekadar prosedur administratif semata. (**)