PADANG, NUSATIME.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp3.383.258 per bulan. Nilai tersebut naik Rp200.303 atau 6,29 persen dari UMP Tahun 2026 yang sebesar Rp3.182.955.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-698-2026 yang ditandatangani Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat, Firdaus Firman, mengatakan besaran UMP 2027 merujuk pada kesepakatan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi pada Rabu (18/11/2026) yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/buruh, dan akademisi.
Perhitungan kenaikan upah tersebut mengacu pada sejumlah indikator ekonomi daerah, yakni inflasi Sumatera Barat sebesar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi cumulative-to-cumulative (c-to-c) sebesar 3,99 persen, serta nilai alfa 0,7.
“Seluruh indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran kenaikan UMP 2027. Pembahasan dilakukan bersama unsur terkait agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha,” kata Firdaus, Sabtu (21/11/2026).

Selain UMP, Dewan Pengupahan juga merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp3.483.258, atau Rp100.000 lebih tinggi dari UMP.
Rekomendasi UMSP tersebut diperuntukkan bagi empat sektor usaha dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yakni:
Butir Perkebunan Kelapa Sawit (KBLI 01262)
Butir Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit / Crude Palm Oil (KBLI 10431)
Butir Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10437)
Butir Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35151)
Menurut Firdaus, penetapan upah sektoral didasarkan pada perbedaan tingkat keahlian, risiko serta beban kerja, dan kebutuhan spesialisasi pada keempat sektor tersebut dibandingkan sektor usaha lainnya.
Sementara itu, Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyatakan kebijakan pengupahan ini diarahkan untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan kapasitas dunia usaha di daerah.
“Penetapan UMP ini kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja tetap tumbuh,” ujar Mahyeldi di Padang, Sabtu (21/11/2026). (**)



Tinggalkan Balasan