NUSATIME.ID – Bertambahnya jumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Lembaga tersebut mulai menerapkan penilaian atau grading untuk memastikan jumlah dapur, kapasitas produksi, serta kebutuhan penerima manfaat berada dalam kondisi seimbang.
Evaluasi tahap pertama akan difokuskan pada SPPG di Pulau Jawa, terutama wilayah yang memiliki konsentrasi dapur relatif tinggi dan jumlahnya dinilai telah melampaui kapasitas maksimal pelayanan.
Kebijakan ini tidak sekadar menyangkut penataan jumlah dapur. BGN juga ingin memastikan bahwa pertumbuhan fasilitas pelayanan MBG tidak mengorbankan kualitas makanan, standar keamanan pangan, maupun pemerataan distribusi kepada masyarakat.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, mengatakan bahwa penilaian tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan setiap SPPG beroperasi sesuai kapasitas dan kebutuhan di wilayah masing-masing.
“Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat. Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi mampu memberikan pelayanan secara optimal, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas makanan, terutama pemenuhan standar keamanan pangan,” ujar Prima di Jakarta, Minggu.
Menurut Prima, penambahan jumlah SPPG perlu diikuti sistem pengelolaan yang terukur dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Sebab, penumpukan dapur MBG di wilayah tertentu berpotensi menciptakan ketimpangan pelayanan. Di satu sisi, suatu daerah bisa memiliki jumlah SPPG yang sangat banyak, sementara daerah lain masih membutuhkan akses terhadap program tersebut.
Pemerataan Distribusi Jadi Tantangan
BGN menjadikan grading sebagai instrumen untuk memetakan kondisi operasional setiap SPPG. Penilaian ini mencakup kapasitas produksi, jangkauan distribusi, hingga jumlah penerima manfaat yang harus dilayani.
Hasil evaluasi nantinya diharapkan menjadi dasar dalam menentukan langkah penataan. Dengan demikian, keberadaan dapur MBG tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Prinsipnya, kami ingin memastikan pelayanan MBG berjalan secara merata. Jangan sampai terdapat wilayah dengan jumlah SPPG yang terlalu padat, sementara di wilayah lain masih terdapat kebutuhan penerima manfaat yang belum terlayani secara optimal. Penataan ini harus dilakukan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan,” ucap Prima.
Pemilihan Pulau Jawa sebagai lokasi evaluasi tahap pertama didasarkan pada pertimbangan tingginya konsentrasi SPPG di sejumlah wilayah.
Evaluasi tersebut selanjutnya diarahkan untuk membangun sistem pelayanan yang lebih terstruktur, dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah dapur, kemampuan produksi, cakupan distribusi, serta kebutuhan penerima manfaat.
Penambahan Dapur Harus Sejalan dengan Pengawasan
Kebijakan grading menjadi langkah penting dalam mengukur kesiapan operasional dapur MBG di tengah perkembangan program yang terus meluas.
Namun, keberhasilan penataan tidak cukup hanya dengan mengendalikan jumlah SPPG. BGN juga perlu memastikan bahwa hasil evaluasi benar-benar diikuti pengawasan terhadap kualitas makanan, kebersihan pengolahan, kapasitas produksi, dan pemenuhan standar keamanan pangan.
Persoalan pemerataan juga menjadi perhatian tersendiri. Sebab, keberadaan dapur yang terkonsentrasi di suatu wilayah belum tentu menjamin seluruh penerima manfaat mendapatkan pelayanan secara optimal.
BGN menegaskan, penataan tersebut merupakan bagian dari komitmen memperkuat tata kelola MBG agar program tidak hanya menjangkau lebih banyak masyarakat, tetapi juga mampu menjaga kualitas gizi, keamanan pangan, dan kesetaraan akses pelayanan.
Dengan dimulainya penilaian di Pulau Jawa, hasil evaluasi akan menjadi salah satu tolok ukur dalam melihat sejauh mana pertumbuhan SPPG telah berjalan seimbang dengan kebutuhan penerima manfaat.
Tinggalkan Balasan