- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa biaya pengadaan kendaraan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak termasuk dalam alokasi operasional Satuan Pelayanan Gizi (SPG).
- Dana operasional SPG difokuskan sepenuhnya untuk kebutuhan primer penyelenggaraan makanan, meliputi pembelian bahan baku lokal, proses pengolahan, pengemasan, serta insentif tenaga kerja.
- Pemisahan pos anggaran sarana transportasi logistik ini diterapkan guna menjamin mutu, porsi, dan standar gizi makanan tetap terjaga optimal bagi seluruh penerima manfaat.
NUSATIME.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi tegas mengenai pembiayaan moda transportasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BGN menekankan bahwa kendaraan operasional yang digunakan untuk distribusi makanan kepada penerima manfaat tidak termasuk dalam anggaran komponen biaya operasional Satuan Pelayanan Gizi (SPG).
Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan persepsi publik terkait penggunaan alokasi anggaran operasional harian yang dikelola di tingkat lapangan.
Pihak BGN menjelaskan bahwa biaya operasional yang dialokasikan untuk Satuan Pelayanan Gizi difokuskan sepenuhnya pada pemenuhan kebutuhan primer penyelenggaraan makanan bergizi.
Ini mencakup pembelian bahan baku pangan lokal, proses pengolahan atau memasak, pengemasan, hingga insentif bagi para tenaga kerja dan relawan yang terlibat di dapur pelayanan.
Sementara itu, pengadaan atau penyediaan sarana kendaraan distribusi seperti sepeda motor atau armada pengangkut khusus memiliki skema mekanisme anggaran tersendiri dan tidak menggerus dana operasional dapur.
Dengan pemisahan pos anggaran ini, BGN memastikan bahwa kualitas, porsi, dan kandungan gizi pada tiap porsi makanan yang disajikan kepada para siswa dan penerima manfaat tetap terjaga optimal tanpa terbebani oleh pemotongan biaya logistik sarana transportasi.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu menjelaskan, kebijakan tersebut bukan merupakan hal baru, melainkan penyesuaian untuk mengembalikan ketentuan sebagaimana yang berlaku pada awal peluncuran Program MBG.
“Dihapusnya biaya kendaraan dari pagu operasional Rp3.000 rupiah per hari per penerima manfaat bukan hal baru. Kami mengembalikan kebijakan ini sebagaimana mestinya yang pernah berlaku ketika awal peluncuran program MBG,” ujar Tysa.
Kebijakan ini merupakan pengembalian pada ketentuan awal pelaksanaan program, ketika kendaraan distribusi ditempatkan sebagai bagian dari perlengkapan yang wajib dipenuhi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tysa menjelaskan, kendaraan distribusi merupakan bagian dari perlengkapan atau perangkat SPPG yang wajib dipenuhi. Kedudukannya sama dengan fasilitas dan perlengkapan lainnya, seperti gedung SPPG, peralatan memasak, serta peralatan makan yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan MBG.
Ketentuan awal mengenai komponen biaya operasional tersebut telah tercantum dalam Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam kedua keputusan tersebut, kendaraan tidak dicantumkan sebagai bagian dari komponen biaya operasional SPPG.
Tysa mengakui, dalam perkembangan kebijakan berikutnya, terdapat Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 yang memasukkan biaya sewa kendaraan sebagai bagian dari komponen biaya operasional.
Namun, setelah dilakukan kajian lebih mendalam, BGN menilai bahwa kendaraan lebih tepat ditempatkan sebagai perlengkapan yang wajib dipenuhi oleh SPPG sejak awal beroperasi.
“Setelah kami kaji lebih dalam lagi, sebaiknya memang kendaraan tidak dimasukkan ke dalam biaya operasional karena alat untuk pengantaran makanan itu wajib dipenuhi SPPG sejak mulai beroperasi,” tuturnya.
Tinggalkan Balasan